← Perpustakaan Digital ABBA
Perpustakaan Digital ABBA

Memahami Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 P/HUM/2026

Apa yang berubah bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan: sebelum dan sesudah putusan, dengan panduan operasional sehari-hari

PenulisDr.dr. Budi Siswanto, Sp.OG., Subsp.Obginsos., SH., S.Kom. - Advokat
PenerbitPerpustakaan Digital ABBA
AlamatJl Kerinci Raya No 9, Malang 65138
Tanggal16 November 2026
Dasar rujukanPutusan MA No. 19 P/HUM/2026 (1 September 2026); UU 17/2023; PP 28/2024; Permenkes 3/2025; Putusan MK 111 dan 182/PUU-XXII/2024

1. Ringkasan Cepat

Dalam satu paragraf

Pada 1 September 2026 Mahkamah Agung (MA) memutus perkara hak uji materiil Nomor 19 P/HUM/2026. MA menyatakan sejumlah pasal dalam PP 28/2024, Permenkes 12/2024, dan Permenkes 3/2025, serta seluruh isi Kepmenkes HK.01.07/MENKES/775/2025, bertentangan dengan UU 17/2023 (sebagaimana telah dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi) sehingga tidak sah dan tidak berlaku umum. Presiden dan Menteri Kesehatan diperintahkan mencabutnya. Inti sengketanya: siapa yang mengendalikan Konsil, Kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi (MDP), Menteri atau lembaga yang independen. Bukan soal cara Anda merawat pasien.

Lima hal yang perlu diingat tenaga medis dan tenaga kesehatan:

  1. Yang disasar putusan adalah tata kelola lembaga, yaitu siapa yang memilih, mengangkat, mengarahkan, dan mengawasi Konsil, Kolegium, dan MDP. Prosedur di ruang praktik Anda tidak diubah oleh putusan ini.
  2. Kewajiban klinis tetap penuh: standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional (SPO), persetujuan tindakan, rekam medis, dan rahasia kesehatan. Perlindungan hukum Anda tetap bertumpu pada kepatuhan terhadap standar (Pasal 273 ayat (1) huruf a UU 17/2023).
  3. Tujuh belas jenis pelanggaran disiplin dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025 tidak termasuk pasal yang dibatalkan. Yang dibatalkan adalah kewenangan Menteri menambah jenis pelanggaran (Pasal 4 ayat (2) dan (3) Permenkes 3/2025) dan Kepmenkes 775/2025 yang menguraikannya.
  4. Aturan pengganti belum ada per 16 November 2026. Masa transisi belum jelas. Putusan tidak boleh dijadikan alasan mengabaikan surat atau panggilan dari MDP maupun penyidik.
  5. Dokumentasi adalah perlindungan Anda: rekam medis lengkap, SPO, surat penugasan klinis, STR dan SIP yang aktif.
Catatan

Panduan ini adalah penjelasan umum dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Isi pasal yang dibatalkan ada pada Bagian 4, dan hal yang masih bergerak ada pada Bagian 8.

2. Cara Membaca Putusan Ini (untuk Pemula)

2.1 Anatomi putusan

Putusan MA terdiri dari identitas perkara (siapa yang menggugat dan siapa yang digugat) dan bagian MENGADILI, yaitu perintah hakim yang disebut amar. Hanya amar yang mengikat. Dalam perkara ini Para Pemohon adalah sepuluh orang yang terdiri atas dokter, guru besar kedokteran, dan seorang perawat. Termohon I adalah Presiden Republik Indonesia dan Termohon II adalah Menteri Kesehatan.

2.2 Tangga aturan: mengapa MA bisa membatalkan

Aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Jika bertentangan, ada pengadilan yang berwenang mengujinya.

TingkatContoh dalam perkara iniSiapa yang membuatSiapa yang menguji
UUD 1945-MPR-
Undang-UndangUU 17/2023 tentang KesehatanDPR bersama PresidenMahkamah Konstitusi (MK) menguji terhadap UUD 1945
Peraturan PemerintahPP 28/2024PresidenMahkamah Agung (MA) menguji terhadap UU
Peraturan dan Keputusan MenteriPermenkes 12/2024, Permenkes 3/2025, Kepmenkes 775/2025Menteri KesehatanMA menguji terhadap UU

2.3 Urutan peristiwa

WaktuPeristiwa
2023UU 17/2023 tentang Kesehatan diundangkan.
2024PP 28/2024 (pelaksanaan UU 17/2023) diundangkan 26 Juli 2024. Permenkes 12/2024 (seleksi, pengangkatan, dan tata kerja Konsil, Kolegium, dan MDP) ditetapkan dan diundangkan 23 September 2024 (Berita Negara 2024 Nomor 570).
2025Permenkes 3/2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan diundangkan (Berita Negara 2025 Nomor 342).
20 Agustus 2025Kepmenkes 775/2025 tentang uraian jenis pelanggaran disiplin ditetapkan.
30 Januari 2026MK membacakan Putusan 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU-XXII/2024. MK memaknai ulang pasal-pasal UU 17/2023 tentang Konsil, Kolegium, dan pengawasan etika dan disiplin.
1 September 2026MA membacakan Putusan 19 P/HUM/2026: aturan turunan yang tidak sejalan dengan UU (sebagaimana dimaknai MK) dinyatakan tidak sah.
15 Oktober 2026Putusan dikirim kepada Para Pemohon, Presiden, dan Menteri Kesehatan.
13 Januari 2027Batas 90 hari sejak putusan dikirim menurut Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2011.

2.4 Arti istilah dalam amar

  • “Bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi”: pasal itu melampaui atau menyimpang dari UU di atasnya.
  • “Tidak sah dan tidak berlaku umum”: pasal itu tidak boleh lagi dijadikan dasar bagi siapa pun.
  • “Memerintahkan mencabut”: Presiden (untuk PP) dan Menteri (untuk Permenkes dan Kepmenkes) harus mencabutnya secara resmi.
  • “Juncto” (jo.): dibaca bersama, di sini UU 17/2023 dibaca bersama Putusan MK.

3. Dasar Putusan: Apa Kata Mahkamah Konstitusi

MA menguji aturan turunan terhadap Pasal 268 ayat (2), Pasal 272 ayat (5), Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023, sebagaimana telah dimaknai MK pada 30 Januari 2026. Karena itu isi putusan MK perlu dipahami lebih dulu.

Pasal UU 17/2023Bunyi sebelum putusan MKSetelah putusan MK
Pasal 268 ayat (2)
(Putusan MK 182/PUU-XXII/2024)
Konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, dan independen.Konsil berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan independen. Frasa “melalui Menteri” tidak lagi menjadi bagian makna.
Pasal 272 ayat (2) dan Pasal 1 angka 26
(Putusan MK 111/PUU-XXII/2024)
Kolegium adalah alat kelengkapan Konsil dan independen.Kolegium adalah unsur keanggotaan Konsil dan independen.
Pasal 272 ayat (5)
(Putusan MK 111/PUU-XXII/2024)
Tugas, fungsi, dan wewenang Kolegium diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Tetap diatur PP, tetapi PP itu harus menyesuaikan putusan MK dan tetap menjamin independensi Kolegium.
Pasal 421 ayat (2) huruf b
(Putusan MK 111/PUU-XXII/2024)
Pengawasan pemerintah mencakup ketaatan pada standar profesi, standar pelayanan, SPO, serta etika dan disiplin profesi.Frasa “serta etika dan disiplin profesi” tidak berlaku. Pengawasan etika dan disiplin tidak dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.
Pasal 421 ayat (3)
(Putusan MK 111/PUU-XXII/2024)
Pengawasan dapat mengikutsertakan masyarakat.Pengawasan dapat mengikutsertakan masyarakat yang melibatkan kolegium, MDP, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar.

Dalam pertimbangannya MK menyatakan pengawasan etika dan disiplin profesi dilakukan oleh organ khusus yang dibentuk Konsil Kesehatan Indonesia dengan melibatkan unsur-unsur di atas, bukan oleh pemerintah.

3.1 Hal lain dari Putusan MK 182 yang relevan bagi profesi

  • Pasal 270 huruf a UU 17/2023: unsur “Pemerintah Pusat” dalam keanggotaan Konsil dimaknai berasal dari kementerian bidang kesehatan dan kementerian bidang pendidikan tinggi.
  • Pasal 291 ayat (2) UU 17/2023: standar profesi disusun oleh Konsil dan Kolegium dengan melibatkan organisasi profesi. Penetapan oleh Menteri hanya bersifat administratif.
  • Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023: tenaga medis dan tenaga kesehatan membentuk wadah tunggal organisasi profesi (“rumah besar”), dikoordinasikan menteri koordinator, paling lama satu tahun sejak 30 Januari 2026.
  • MK menolak menghidupkan kembali UU 29/2004 dan menilai sanksi pidana Pasal 442 UU 17/2023 (mempekerjakan tenaga tanpa SIP) tidak bertentangan dengan UUD 1945.

4. Apa yang Dibatalkan Mahkamah Agung

Cara membaca daftar pasal

Amar menyebut pasal dan ayat tertentu, bukan seluruh peraturan. Pasal lain pada peraturan yang sama tidak dinyatakan tidak sah. Satu pengecualian: Kepmenkes 775/2025 dibatalkan seluruhnya.

4.0 Alasan Mahkamah Agung

MA menilai peraturan turunan harus mengikuti UU 17/2023 sebagaimana dimaknai Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK 182/PUU-XXII/2024. Pertimbangannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

KelompokKetentuan yang dibatalkanBertentangan dengan
KolegiumPasal 704 ayat (3), Pasal 707 ayat (2), Pasal 710 ayat (1), dan Pasal 711 PP 28/2024Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023 juncto Putusan MK 111/PUU-XXII/2024
KonsilPasal 594 ayat (1), Pasal 678 ayat (2), Pasal 694 ayat (1), Pasal 696 ayat (1) dan (2), Pasal 700 ayat (1), Pasal 702 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 703, serta Pasal 705 ayat (4) huruf d dan f PP 28/2024Pasal 268 ayat (2) UU 17/2023 juncto Putusan MK 182/PUU-XXII/2024
MDPPasal 712 ayat (1) dan (3), Pasal 713 ayat (1), Pasal 714 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 716 ayat (1) dan (2), Pasal 717 ayat (1) dan (2), serta Pasal 718 PP 28/2024Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023 juncto Putusan MK 111/PUU-XXII/2024
Permenkes 12/2024 dan Permenkes 3/2025Pasal-pasal yang disebut dalam amar. Keduanya merupakan pelaksanaan Pasal 703, 711, 713, dan 718 PP 28/2024Pasal 268 ayat (2), Pasal 272 ayat (5), Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023
Kepmenkes 775/2025Seluruhnya. Terbit berdasarkan Pasal 4 Permenkes 3/2025; menurut MA, meskipun berbentuk keputusan, substansinya merupakan pengaturan (regeling)Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023 juncto Putusan MK 111/PUU-XXII/2024
  • Dalam pertimbangannya MA menyatakan bahwa MDP tidak lagi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, melainkan oleh organ khusus yang dibentuk Konsil Kesehatan Indonesia.
  • Permohonan menyebut Pasal 712 ayat (2) PP 28/2024, tetapi MA menilai yang tepat dinyatakan bertentangan adalah Pasal 712 ayat (1) dan (3).
  • Pasal 711 PP 28/2024 tidak tercantum dalam petitum, tetapi MA menyatakannya bertentangan demi kepastian hukum karena memberi Menteri kewenangan menerbitkan Peraturan Menteri tentang Kolegium Kesehatan Indonesia.

4.1 PP 28/2024 (diperintahkan dicabut oleh Presiden)

PasalIsi aturan sebelum putusanDalam bahasa sehari-hari
594 ayat (1) dan 678 ayat (2)STR diterbitkan Konsil “atas nama Menteri”.Penerbitan STR dikaitkan dengan nama Menteri.
694 ayat (1)Konsil di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.Konsil dipandang berada di bawah Menteri.
696 ayat (1) dan (2)Konsil wajib berkoordinasi dengan Menteri. Jika pelaksanaan tugas tidak sesuai kebijakan Menteri, Menteri dapat “melakukan penyesuaian”.Menteri dapat mengoreksi cara kerja Konsil.
700 ayat (1); 702 ayat (1)–(3); 703Pimpinan Konsil diangkat Presiden atas usul Menteri. Menteri menyeleksi calon. Tata cara lebih lanjut diatur Permenkes.Menteri memegang kunci pemilihan pimpinan Konsil.
704 ayat (3)Kolegium disahkan oleh Menteri.Keberadaan Kolegium bergantung pada pengesahan Menteri.
705 ayat (4) huruf d dan fStandar profesi (disusun Kolegium bersama Konsil) dan kajian jenis dan kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan baru “ditetapkan oleh Menteri”.Menteri menjadi penentu akhir standar profesi dan jenis profesi baru.
707 ayat (2)Menteri dapat “melakukan penyesuaian” jika tugas Kolegium tidak sesuai kebijakan Menteri.Menteri dapat mengoreksi kerja Kolegium.
710 ayat (1); 711Menteri menyeleksi anggota Kolegium Kesehatan Indonesia. Aturan lanjutan melalui Permenkes.Menteri memilih anggota badan koordinasi para Kolegium.
712 ayat (1) dan (3)Menteri membentuk MDP dan MDP bertanggung jawab kepada Menteri.MDP dibentuk dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri.
713 ayat (1)MDP menegakkan disiplin berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan Menteri.Pedoman kerja MDP datang dari Menteri.
714 ayat (1) huruf a dan ayat (2)MDP beranggota 9 orang, salah satu unsurnya perwakilan kementerian kesehatan. Anggota diangkat dan diberhentikan Menteri.Unsur kementerian duduk di MDP dan Menteri mengangkat anggotanya.
716 ayat (1) dan (2)Menteri menyeleksi dan menetapkan anggota MDP.Seleksi anggota MDP di tangan Menteri.
717 ayat (1) dan (2)MDP berkoordinasi dengan Menteri. Menteri dapat “melakukan penyesuaian”.Menteri dapat mengoreksi kerja MDP.
718Seleksi, pengangkatan, dan tata kerja MDP diatur dengan Permenkes.Detail kerja MDP diatur Menteri.

4.2 Permenkes 12/2024 (diperintahkan dicabut oleh Menteri)

Permenkes 12/2024 ditetapkan dan diundangkan pada 23 September 2024 (Berita Negara 2024 Nomor 570). Isinya mengatur seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan MDP. Berikut isi pasal yang dinyatakan tidak sah:

PasalIsi aturan sebelum putusanDalam bahasa sehari-hari
4 ayat (4)Menteri dapat menetapkan konsil bagi kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan baru.Menteri menentukan konsil untuk kelompok profesi baru.
5 ayat (1) dan (2)Menteri menyeleksi calon anggota Konsil Kesehatan Indonesia dan menetapkan panitia seleksi.Seleksi anggota Konsil ada di tangan Menteri.
12 ayat (1)Panitia seleksi menyampaikan daftar calon pimpinan dan anggota Konsil kepada Menteri menurut peringkat.Hasil seleksi diserahkan kepada Menteri.
13 ayat (1) huruf bMenteri menetapkan anggota Konsil masing-masing kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan.Menteri menetapkan anggota konsil tiap profesi.
19Syarat anggota Kolegium Kesehatan Indonesia: WNI, sehat jasmani dan rohani, usia paling tinggi 65 tahun, pernah praktik paling sedikit 10 tahun dan ber-STR, tidak pernah atau sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum, serta tidak merangkap jabatan yang berpotensi konflik kepentingan.Syarat calon anggota Kolegium Kesehatan Indonesia.
24 ayat (1) dan (2)Menteri membentuk MDP. MDP bertanggung jawab kepada Menteri melalui Konsil.MDP berada di bawah Menteri.
26 ayat (1) huruf a dan ayat (2)Tiga dari sembilan anggota MDP berasal dari kementerian bidang kesehatan dan ditunjuk Menteri.Unsur kementerian di MDP ditunjuk Menteri.
27 ayat (1) dan (2)Menteri membentuk panitia seleksi calon anggota MDP; panitia menyusun jadwal, menyelenggarakan seleksi, dan melaporkan hasil.Seleksi anggota MDP dipegang Menteri.
28Panitia seleksi mengumumkan seleksi calon anggota MDP dari unsur profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, ahli hukum, dan masyarakat paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir.Tata cara pengumuman seleksi anggota MDP.
30 ayat (3) dan (5)Panitia seleksi menyampaikan daftar calon kepada Menteri; Menteri menetapkan anggota MDP.Menteri menetapkan anggota MDP.
32 ayat (1)Ketua MDP atas nama Menteri menetapkan tim pemeriksa yang bersifat ad hoc untuk memeriksa pengaduan.Tim pemeriksa dibentuk atas nama Menteri.
34 ayat (2)Anggota konsil tiap kelompok, anggota Kolegium Kesehatan Indonesia, dan anggota MDP ditetapkan dan diangkat Menteri.Menteri yang mengangkat.
38 ayat (2)Pemberhentian karena tidak berkinerja baik didasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Menteri.Menteri menilai kinerja dan dapat memberhentikan.
39 ayat (1) dan (2)Pemberhentian pimpinan Konsil ditetapkan Presiden atas usul Menteri; pemberhentian anggota konsil tiap kelompok, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan MDP ditetapkan Menteri.Menteri memegang pemberhentian.
41 ayat (2) dan (9)Pemberhentian sementara pimpinan Konsil ditetapkan Presiden atas usul Menteri; permohonan pengaktifan kembali anggota diajukan kepada Menteri.Menteri menentukan pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali.
43 ayat (1), (2), dan (5)Presiden atas usul Menteri, atau Menteri, dapat mengangkat anggota pengganti antarwaktu; pengganti dapat diusulkan kembali melalui seleksi menurut Permenkes ini.Penggantian antarwaktu oleh Presiden atau Menteri.
45 ayat (3) huruf cRapat pleno memutuskan penetapan laporan evaluasi pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri.Laporan kerja lembaga profesi disampaikan kepada Menteri.
48 ayat (1), (2), dan (3)Menteri membina dan mengawasi Konsil, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan MDP, dapat melibatkan kementerian atau lembaga lain, agar selaras dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri.Menteri mengawasi lembaga profesi agar selaras kebijakan Menteri.

Yang tidak disebut dalam amar dan tetap tertulis dalam Permenkes 12/2024, antara lain:

  • Susunan MDP: 9 orang, yaitu 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 7 anggota, dengan unsur kementerian kesehatan 3, profesi 2, fasilitas pelayanan kesehatan 1, ahli hukum 1, dan masyarakat 2 (Pasal 25–26 Permenkes 12/2024). Dalam amar hanya Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Permenkes 12/2024 yang dibatalkan.
  • MDP tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan negosiasi antara pengadu, teradu, pasien, dan/atau kuasanya (Pasal 31 ayat (3) Permenkes 12/2024).
  • Fungsi MDP: menerima dan memverifikasi pengaduan, memeriksa, menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin, memutus dan menentukan sanksi, serta memberi rekomendasi (Pasal 31 ayat (2) Permenkes 12/2024).
  • Definisi Kolegium sebagai “alat kelengkapan konsil” (Pasal 1 angka 6 Permenkes 12/2024) tidak disebut dalam amar, padahal Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 memaknai Kolegium sebagai unsur keanggotaan Konsil.

4.3 Permenkes 3/2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi (diperintahkan dicabut oleh Menteri)

PasalIsi aturan sebelum putusanArti praktis
3 ayat (2)MDP dalam menjalankan tugas dan fungsi bersifat otonom dan independen.Dinyatakan tidak sah oleh amar.
4 ayat (2) dan (3)Menteri dapat menetapkan jenis pelanggaran disiplin lain dan mengatur lebih lanjut jenis pelanggaran.Menteri tidak lagi berwenang menambah atau menguraikan jenis pelanggaran. Ini dasar bagi Kepmenkes 775/2025.
11 ayat (1), (2) huruf a, (3), (5)Tim Pemeriksa provinsi bersifat ad hoc, dibentuk Ketua MDP atas nama Menteri. Lima orang, dua di antaranya wakil dinas kesehatan, diusulkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan memerlukan persetujuan Menteri.Susunan tim yang memeriksa dugaan pelanggaran di provinsi kehilangan dasar hukum.
23Peninjauan Kembali (PK) putusan MDP diajukan kepada Menteri dalam 10 hari kerja, atas alasan bukti baru, salah penerapan, atau konflik kepentingan, hanya sekali.Jalur PK kepada Menteri kehilangan dasar di tingkat Permenkes.
24 ayat (1)Permohonan PK disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal lewat Sistem Informasi Kesehatan Nasional.Tata cara pengajuan PK tidak sah.
25 ayat (1) dan (2)Menteri membentuk Tim PK dari ASN kementerian (paling banyak 5 orang: ahli hukum, pelayanan kesehatan, SDM kesehatan).Tim PK internal kementerian tidak sah.
32 ayat (1)Menteri membina dan mengawasi penegakan disiplin profesi, dapat melibatkan Konsil dan dinas kesehatan.Pengawasan disiplin oleh Menteri tidak sah (selaras Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 tentang Pasal 421 UU 17/2023).

4.4 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/775/2025

Keputusan tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ditetapkan Menteri Kesehatan pada 20 Agustus 2025 untuk melaksanakan Pasal 4 Permenkes 3/2025. Isinya empat diktum: KESATU menetapkan uraian 17 jenis pelanggaran dalam lampiran; KEDUA menyatakan uraian itu digunakan sebagai pedoman penegakan disiplin; KETIGA menugaskan Ketua MDP menetapkan tata cara penanganan pengaduan, tata cara pemberian rekomendasi, dan tata tertib sidang; KEEMPAT menyatakan keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. MA menyatakan keputusan ini tidak sah seluruhnya dan memerintahkan Menteri mencabutnya.

5. Sebelum dan Sesudah Putusan

Tabel berikut merangkum perubahan per topik. Kolom terakhir menerjemahkannya ke praktik sehari-hari. Kata “sesudah” berarti menurut isi amar dan putusan MK, belum tentu sudah terlaksana di lapangan (lihat Bagian 8).

TopikSebelum putusanSesudah putusanArtinya bagi Anda
1. Atasan KonsilKonsil di bawah Presiden melalui Menteri (Pasal 694 ayat (1) PP 28/2024).Pasal 694 ayat (1) PP 28/2024 tidak sah. Menurut Pasal 268 ayat (2) UU 17/2023 sebagaimana dimaknai MK, Konsil langsung di bawah Presiden dan independen.Tidak ada perubahan prosedur di meja Anda. Yang berubah adalah dasar kemandirian lembaga.
2. Pimpinan KonsilMenteri menyeleksi dan mengusulkan, Presiden menetapkan (Pasal 700, 702, dan 703 PP 28/2024).Pasal-pasal itu tidak sah. Mekanisme penggantinya belum ada.Pergantian pimpinan Konsil menunggu aturan baru. Ikuti pengumuman resmi.
3. KolegiumDisahkan Menteri; Menteri dapat “menyesuaikan” kerjanya; anggota Kolegium Kesehatan Indonesia dipilih Menteri (Pasal 704, 707, 710, dan 711 PP 28/2024).Pasal-pasal itu tidak sah. Kolegium independen dan menjadi unsur keanggotaan Konsil (Putusan MK 111/PUU-XXII/2024).Putusan tidak menyatakan sertifikat kompetensi yang sudah terbit batal. Status kelembagaan Kolegium dapat berubah, pantau pengumuman.
4. Standar profesiStandar profesi “ditetapkan Menteri” (Pasal 705 ayat (4) huruf d PP 28/2024).Huruf d tidak sah. Menurut Putusan MK 182/PUU-XXII/2024, standar disusun Konsil dan Kolegium bersama organisasi profesi. Menteri hanya menetapkan secara administratif.Standar profesi yang sudah berlaku tetap menjadi acuan. Amar tidak mencabut standar tertentu.
5. Pembentukan MDPDibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri; 9 anggota termasuk unsur kementerian; seleksi oleh Menteri (Pasal 712, 714, dan 716 PP 28/2024).Pasal-pasal itu tidak sah. Menurut pertimbangan MA, MDP tidak lagi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, melainkan oleh organ khusus bentukan Konsil.Lembaga MDP tidak dibubarkan oleh amar. Susunan dan akuntabilitasnya ditata ulang melalui organ khusus bentukan Konsil.
6. Pedoman kerja MDPMDP bekerja berdasarkan ketentuan disiplin dari Menteri; Menteri dapat “menyesuaikan” (Pasal 713 ayat (1) dan Pasal 717 PP 28/2024).Kedua pasal tidak sah.Pedoman penegakan disiplin versi Menteri kehilangan dasar. Pedoman baru dibutuhkan.
7. Jenis pelanggaran disiplin17 jenis (Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025); Menteri dapat menambah (ayat (2) dan (3)); Kepmenkes 775/2025 menguraikan.Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025 tetap. Ayat (2) dan (3) serta Kepmenkes 775/2025 tidak sah.Pakai 17 jenis sebagai daftar tetap. Uraian rinci resmi sementara tidak ada. Rujuk standar profesi, standar pelayanan, dan SPO.
8. Tim Pemeriksa provinsiAd hoc, 5 orang, 2 wakil dinas kesehatan, disetujui Menteri (Pasal 11 Permenkes 3/2025).Pasal 11 ayat (1), (2) huruf a, (3), dan (5) Permenkes 3/2025 tidak sah.Susunan tim yang memeriksa dapat berubah. Hak untuk membela diri tetap.
9. Peninjauan kembali (PK)Kepada Menteri melalui Dirjen, 10 hari kerja, tim ASN kementerian (Pasal 23–25 Permenkes 3/2025).Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 Permenkes 3/2025 tidak sah. Namun Pasal 307 UU 17/2023 masih menyebut PK kepada Menteri.Jalur keberatan setelah putusan MDP belum jelas. Jika putusan merugikan Anda, segera konsultasi hukum, jangan menunggu kejelasan.
10. Pengawasan etika dan disiplinMenteri membina dan mengawasi (Pasal 32 ayat (1) Permenkes 3/2025).Pasal 32 ayat (1) Permenkes 3/2025 tidak sah. Menurut Putusan MK 111/PUU-XXII/2024, etika dan disiplin diawasi organ khusus bentukan Konsil, bukan pemerintah.Pengawasan perizinan dan mutu fasilitas oleh pemerintah tetap berjalan. Yang dikeluarkan hanya pengawasan etika dan disiplin profesi.
11. STRSTR diterbitkan Konsil “atas nama Menteri”, berlaku seumur hidup (Pasal 594 dan 678 PP 28/2024; Pasal 260 UU 17/2023).Pasal PP itu tidak sah. Amar tidak menyatakan STR yang sudah terbit batal. Pasal 260 UU 17/2023 tidak disentuh.Karena amar tidak menyentuh ketentuan UU 17/2023 tentang STR dan SIP, STR dan SIP Anda tetap berlaku. Jangan mengajukan ulang kecuali ada pengumuman resmi.

6. Yang Tidak Berubah

Bagian ini penting agar putusan tidak disalahpahami sebagai “kelonggaran”.

  • Kewajiban mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan SPO, demi keselamatan pasien (Pasal 2 Permenkes 3/2025; Pasal 274 huruf a UU 17/2023).
  • Tujuh belas jenis pelanggaran disiplin (Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025): praktik tidak kompeten, tidak merujuk atau merujuk ke yang tidak kompeten, mengabaikan tanggung jawab profesi, penghentian kehamilan tidak sesuai aturan, penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan alkohol atau zat terlarang, penipuan atau penjelasan tidak jujur, membuka rahasia pasien, perbuatan tidak patut atau seksual, menolak atau menghentikan tindakan tanpa alasan, pemeriksaan atau pengobatan berlebihan, meresepkan obat yang tidak ditujukan untuk perawatan, tidak membuat atau menyimpan rekam medis, membuat keterangan medis tanpa pemeriksaan, ikut serta penyiksaan, serta mengiklankan diri dan perang tarif.
  • Syarat pengaduan: tidak lewat 3 tahun, belum pernah diputus, teradu pemberi layanan bagi pasien, memiliki STR dan SIP (Pasal 7 Permenkes 3/2025).
  • Jalannya pemeriksaan: tanggapan teradu paling lama 5 hari kerja, pemeriksaan dan putusan paling lama 60 hari kalender, putusan dibacakan terbuka (Pasal 10, 15, dan 22 Permenkes 3/2025). Pasal-pasal ini tidak disebut dalam amar.
  • Sanksi disiplin: peringatan tertulis; kewajiban pendidikan atau pelatihan; penonaktifan STR sementara; rekomendasi pencabutan SIP (Pasal 306 ayat (1) UU 17/2023; Pasal 28 Permenkes 3/2025).
  • Rekomendasi MDP sebelum proses pidana atau perdata terkait pelayanan kesehatan (Pasal 308 UU 17/2023; Pasal 29–31 Permenkes 3/2025), dengan batas 14 hari kerja dan ketentuan dianggap memberi rekomendasi bila terlambat (Pasal 308 ayat (8) UU 17/2023).
  • Keadilan restoratif bagi yang telah menjalani sanksi disiplin dan diduga pidana (Pasal 306 ayat (3) UU 17/2023), serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih dulu (Pasal 310 UU 17/2023).
  • Sanksi pidana bagi pemilik fasilitas yang mempekerjakan tenaga tanpa SIP (Pasal 442 UU 17/2023, dikuatkan Putusan MK 182/PUU-XXII/2024).

7. Panduan Operasional Sehari-hari

7.1 Daftar periksa rutin

Yang dipastikanDasarCatatan praktis
STR aktif dan SIP sesuai tempat praktikPasal 260, 263, dan 264 UU 17/2023SIP tidak berlaku bila tempat praktik berubah (Pasal 264 ayat (6) huruf e UU 17/2023). SIP berlaku 5 tahun.
Persetujuan tindakan setelah penjelasan memadaiPasal 293 UU 17/2023Penjelasan mencakup diagnosis, indikasi, tindakan dan tujuan, risiko, alternatif, risiko bila tidak dilakukan, dan prognosis. Boleh lisan atau tertulis.
Rekam medis dibuat dan disimpanPasal 274 huruf d UU 17/2023; Pasal 4 ayat (1) huruf n Permenkes 3/2025Ini bukti utama saat diperiksa. Tulis kronologi tepat waktu dan terbaca.
Merujuk bila di luar kompetensiPasal 274 huruf e UU 17/2023; Pasal 4 ayat (1) huruf b dan c Permenkes 3/2025Rujuk ke yang kompeten dan kewenangannya sesuai.
Menjaga rahasia kesehatan pasienPasal 274 huruf c UU 17/2023; Pasal 4 ayat (1) huruf i Permenkes 3/2025Buka rahasia hanya sesuai dasar hukum.
Keterangan medis berdasarkan pemeriksaanPasal 4 ayat (1) huruf o Permenkes 3/2025Surat sakit dan keterangan lain wajib didasarkan pemeriksaan.
Informasi layanan sah, patut, jujur, dan akuratPasal 4 ayat (1) huruf q Permenkes 3/2025Hindari iklan diri berlebihan dan imbalan dari pihak ketiga (kick back atau fee splitting).
Surat penugasan klinis dan SPO tersediaPasal 10 ayat (2) Permenkes 3/2025Dua dokumen ini diminta saat menjawab pengaduan.

7.2 Jika … maka …

SituasiLangkah yang disarankanDasar
Anda menerima surat dari MDP tentang pengaduan(1) Jangan diabaikan. (2) Beri tahu pimpinan fasilitas, karena MDP juga menyurati fasilitas. (3) Siapkan tanggapan tertulis dalam 5 hari kerja: kronologi, rekam medis, SPO, surat penugasan klinis, STR dan SIP. (4) Pertimbangkan penerima kuasa atau penasihat hukum. (5) Hadiri pemanggilan. Putusan MA tidak memuat ketentuan peralihan, jadi tanyakan status prosedur ke MDP atau penasihat hukum, bukan berasumsi gugur.Pasal 6, 10, dan 15 Permenkes 3/2025
Penyidik polisi atau PPNS memanggil Anda terkait pelayanan kesehatan(1) Beri tahu pimpinan fasilitas dan penasihat hukum. (2) Tanyakan apakah penyidik sudah meminta rekomendasi MDP secara tertulis. (3) Rekomendasi diberikan dalam 14 hari kerja, jika lewat dianggap diberikan. (4) Kumpulkan dokumen layanan. (5) Ketentuan rekomendasi tidak berlaku bila dugaan pidana tidak terkait pelayanan kesehatan.Pasal 308 ayat (1), (3), (7)–(9) UU 17/2023
Anda digugat perdata oleh pasien atau keluarga(1) Ajukan permohonan tertulis untuk rekomendasi MDP, langsung oleh Anda atau kuasa Anda. (2) Perselisihan lebih dulu diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. (3) Libatkan bagian hukum fasilitas.Pasal 308 ayat (2), (4) UU 17/2023; Pasal 310 UU 17/2023
Putusan MDP merugikan AndaSegera konsultasi hukum. Jalur PK menurut Permenkes 3/2025 (10 hari kerja kepada Menteri) kini bermasalah secara hukum, sementara Pasal 307 UU 17/2023 menyebut PK kepada Menteri. Jangan menunggu kejelasan: catat batas waktu lama dan minta nasihat apakah mengajukan keberatan demi mengamankan hak.Pasal 307 UU 17/2023; Pasal 22–25 Permenkes 3/2025
Ada yang bilang STR atau SIP “batal”Amar tidak menyatakan STR atau SIP yang sudah terbit batal. Tetap praktik sesuai izin. Konfirmasi ke Konsil atau dinas kesehatan bila ada pengumuman resmi tertulis.Amar poin 2; Pasal 260 dan 264 UU 17/2023
Anda pimpinan fasilitas atau komite etik dan hukum(1) Jangan menjadikan Kepmenkes 775/2025 sebagai satu-satunya dasar sanksi internal. (2) Tinjau SOP yang menyebut kewenangan Menteri atas MDP atau Tim Pemeriksa provinsi. (3) Pastikan semua tenaga memiliki STR dan SIP (ancaman pidana Pasal 442 UU 17/2023). (4) Siapkan dokumentasi layanan yang rapi. (5) Pantau pengumuman pencabutan.Pasal 4 Permenkes 3/2025; Pasal 442 UU 17/2023
Pasien atau keluarga bertanya cara mengaduPengadu adalah pasien atau keluarga (suami, istri, saudara kandung, anak, orang tua). Pengaduan memuat identitas, nama dan alamat tempat praktik, waktu tindakan, kronologi, jenis dugaan pelanggaran, serta surat kesediaan hadir dan membuka rekam medis. Arahkan ke kanal resmi MDP.Pasal 5–8 Permenkes 3/2025; Pasal 305 UU 17/2023

7.3 Salah kaprah yang perlu diluruskan

Yang beredarYang benar menurut teks putusan
“MDP dibubarkan.”Amar tidak memerintahkan pembubaran MDP. Menurut pertimbangan MA, MDP tidak lagi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, melainkan oleh organ khusus yang dibentuk Konsil. Pasal 304 ayat (2) UU 17/2023 masih menyatakan Menteri membentuk majelis.
“Sekarang tidak ada lagi sanksi disiplin.”Sanksi disiplin berdasar Pasal 306 UU 17/2023 tetap ada. Daftar 17 jenis pelanggaran (Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025) tidak dibatalkan.
“STR dan SIP harus diurus ulang.”Tidak ada perintah demikian dalam amar. Tunggu pengumuman resmi.
“Rekomendasi MDP untuk proses pidana sudah tidak perlu.”Pasal 308 UU 17/2023 tidak diuji dalam perkara ini dan tetap berlaku.
“Putusan membatalkan semua keputusan MDP yang lalu.”Amar tidak mengatur nasib keputusan yang sudah terbit. Jangan menyimpulkannya sendiri.
“Peraturan Menteri itu sudah otomatis hilang.”Amar memerintahkan pencabutan oleh Presiden dan Menteri. Putusan dikirim pada 15 Oktober 2026; bila dalam 90 hari ketentuan itu tidak dicabut, peraturan tersebut demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2011). Batas 90 hari jatuh pada 13 Januari 2027.

7.4 Yang perlu dipantau

  1. Pengumuman resmi pencabutan atau perubahan PP 28/2024, Permenkes 12/2024, Permenkes 3/2025, dan Kepmenkes 775/2025 (Berita Negara, JDIH Kemenkes, laman Konsil).
  2. Aturan pengganti tentang susunan dan mekanisme MDP serta Kolegium.
  3. Jalur keberatan (PK) setelah putusan MDP.
  4. Pembentukan wadah tunggal organisasi profesi, tenggat paling lama satu tahun sejak 30 Januari 2026 menurut Putusan MK 182.

8. Status Terkini dan Hal yang Belum Pasti

Per 16 November 2026

Belum ada pengumuman resmi bahwa Presiden atau Menteri Kesehatan telah mencabut ketentuan yang dibatalkan, dan aturan pengganti belum diterbitkan.

  • Tenggat 90 hari. Putusan MA dikirim kepada Para Pemohon, Presiden, dan Menteri Kesehatan pada 15 Oktober 2026. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan: “Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.” Batas 90 hari tersebut jatuh pada 13 Januari 2027.
  • Dasar MDP. Pasal 304 ayat (2) UU 17/2023 menyatakan Menteri membentuk majelis, sementara Pasal 712 PP 28/2024 dibatalkan. Menurut pertimbangan MA, MDP dibentuk oleh organ khusus bentukan Konsil. Cara organ itu dibentuk dan bekerja pada masa transisi belum diatur.
  • Jalur PK. Pasal 307 UU 17/2023 menyebut peninjauan kembali kepada Menteri, sementara Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 Permenkes 3/2025 dibatalkan. Jalur keberatan belum jelas.
  • Tidak ada perintah pembubaran. Amar tidak memerintahkan pembubaran Konsil maupun MDP; yang dibatalkan adalah pasal tertentu.

9. Glosarium

IstilahArti singkat
FasilitasFasilitas pelayanan kesehatan, yaitu tempat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik.
AmarBagian putusan berisi perintah dan penetapan hakim; satu-satunya bagian yang mengikat.
Hak uji materiilPengujian isi suatu peraturan di bawah UU terhadap UU oleh MA.
Konsil Kesehatan IndonesiaLembaga yang melaksanakan tugas secara independen untuk meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberi pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; berperan antara lain melakukan registrasi (Pasal 268 dan 269 UU 17/2023).
KolegiumKumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut, bersifat independen dan menjadi unsur keanggotaan Konsil; berperan menyusun standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan (Pasal 272 UU 17/2023).
Majelis Disiplin Profesi (MDP)Majelis yang memeriksa dugaan pelanggaran disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberi rekomendasi sebelum proses pidana atau perdata.
STRSurat Tanda Registrasi, berlaku seumur hidup (Pasal 260 ayat (4) UU 17/2023).
SIPSurat Izin Praktik, diterbitkan pemerintah daerah kabupaten atau kota, berlaku 5 tahun, terkait tempat praktik (Pasal 263–264 UU 17/2023).
Standar profesi, standar pelayanan, SPOTiga acuan kerja menurut Pasal 291 UU 17/2023: standar profesi disusun Konsil dan Kolegium; standar pelayanan diatur dengan Peraturan Menteri; SPO ditetapkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
Pengadu dan teraduPengadu adalah pasien atau keluarga; teradu adalah tenaga yang diadukan.
Peninjauan Kembali (PK)Upaya terakhir meminta pemeriksaan ulang putusan MDP.
Rekomendasi MDPSurat jawaban MDP kepada penyidik atau tenaga yang digugat perdata tentang kesesuaian praktik dengan standar.

10. Rujukan

  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887.
  • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952.
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, ditetapkan dan diundangkan 23 September 2024, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570 (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kesehatan, jdih.kemkes.go.id).
  • Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 342.
  • Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025 tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, ditetapkan 20 Agustus 2025 (jdih.kemkes.go.id).
  • Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 P/HUM/2026, diucapkan 1 September 2026, beserta pertimbangan hukumnya.
  • Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024, 30 Januari 2026: Ikhtisar Putusan.
  • Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 182/PUU-XXII/2024, 30 Januari 2026: Ikhtisar Putusan.
  • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 8 ayat (1) dan (2).
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 474 ayat (3) dan Pasal 624. Uraian: Hukumonline, “Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP dan UU 1/2023”, 9 Juli 2024, tautan.
  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1239, 1243, dan 1365.
Penafian

Dokumen ini alat pemahaman umum untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, bukan pengganti nasihat penasihat hukum atau konsultan hukum kesehatan bersertifikat. Kondisi hukum dapat berubah setelah tanggal penyusunan. Rujuk peraturan resmi di Berita Negara dan JDIH sebelum mengambil keputusan.