Aman Berprofesi, Tenang Melayani
Strategi Mitigasi Risiko Disiplin, Pidana, dan Perdata bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Putusan MK–MA 2026
Halaman Hukum dan Penafian
| Keterangan | Isi |
|---|---|
| Judul | Aman Berprofesi, Tenang Melayani |
| Subjudul | Strategi Mitigasi Risiko Disiplin, Pidana, dan Perdata bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Putusan MK–MA 2026 |
| Judul untuk katalog | Mitigasi Risiko Pelanggaran Disiplin, Pidana, dan Perdata bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan: Edisi Pasca Putusan MK dan MA 2026 |
| Penulis | Dr.dr. Budi Siswanto, Sp.OG., Subsp.Obginsos., SH., S.Kom. - Advokat Prof. Dwi Prijatmoko, Ph.D., drg., SH. |
| Penerbit | Perpustakaan Digital ABBA |
| Alamat | Jl Kerinci Raya No 9, Malang 65138 |
| Edisi | Pasca Putusan MK dan MA, November 2026 |
| Status hukum | Per 16 November 2026 |
Buku ini penjelasan umum untuk memudahkan pemahaman dan bukan nasihat hukum untuk kasus tertentu. Penulis dan penerbit tidak menjamin hasil suatu perkara. Seluruh skenario pada Bab 12 adalah fiksi ilustratif; bukan kasus nyata dan tidak merujuk pada orang atau fasilitas tertentu.
Kata Pengantar
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya buku ini. Buku ini lahir dari satu pengamatan sederhana: tenaga medis dan tenaga kesehatan bekerja dengan tubuh dan nyawa manusia, tetapi jarang dibekali pemahaman yang cukup tentang apa yang terjadi bila pelayanan yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh tetap berujung pada pengaduan disiplin, panggilan penyidik, atau gugatan pasien.
Hukum menilai pekerjaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui tiga lapis: penilaian disiplin profesi, penilaian pidana, dan gugatan perdata. Ketiganya dapat terpicu oleh satu peristiwa yang sama. Lapisan yang pertama, yaitu disiplin profesi, pada tahun 2026 mengalami perubahan besar. Pada 30 Januari 2026 Mahkamah Konstitusi memaknai ulang kedudukan Konsil, Kolegium, dan pengawasan etika dan disiplin melalui Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024 dan Nomor 182/PUU-XXII/2024. Pada 1 September 2026 Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 19 P/HUM/2026, menyatakan sejumlah pasal dalam PP 28/2024, Permenkes 12/2024, dan Permenkes 3/2025, serta seluruh Kepmenkes 775/2025, tidak sah dan memerintahkan pencabutannya.
Saat naskah ini disusun, perintah pencabutan itu belum ditindaklanjuti dan aturan penggantinya belum ada. Bagi tenaga di ruang praktik, keadaan ini menimbulkan banyak pertanyaan: siapa yang kini menilai, aturan mana yang masih dipakai, dan apa yang harus dilakukan hari ini bila surat dari Majelis Disiplin Profesi atau panggilan penyidik datang. Buku ini berusaha menjawabnya dengan bahasa yang mudah dipahami dan langkah yang dapat langsung dikerjakan.
Kami berlatar belakang kedokteran sekaligus hukum, dan menyusun buku ini dengan dua sudut pandang itu. Bagian I menjelaskan peta baru pascaputusan. Bagian II sampai IV menguraikan risiko disiplin, pidana, dan perdata lengkap dengan alur dan batas waktunya. Bagian V membahas sistem pelindung yang dapat dibangun setiap hari: kepatuhan pada standar, persetujuan tindakan, dan rekam medis. Sembilan diagram, delapan skenario latihan, dan perangkat kerja pada Bab 13 disiapkan agar isi buku dapat dipakai, bukan hanya dibaca. Lampiran memuat rincian pasal yang dibatalkan, status tindak lanjut pemerintah, glosarium, dan rujukan cepat pasal.
Setiap kutipan pasal ditulis lengkap dengan nama peraturannya, dan setiap sumber yang disebut dapat ditelusuri. Skenario pada Bab 12 sepenuhnya rekaan untuk latihan. Buku ini tidak menggantikan nasihat hukum untuk kasus yang sedang Anda hadapi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya buku ini. Kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga buku ini bermanfaat bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang setiap hari melayani, agar dapat berprofesi dengan aman dan melayani dengan tenang.
Malang, November 2026
Penulis
Cara memakai buku ini
| Situasi Anda | Mulai dari |
|---|---|
| Ingin tahu apa yang berubah akibat putusan MK dan MA | Bab 1, lalu Lampiran A dan B |
| Menerima surat dari Majelis Disiplin Profesi | Bab 4 dan Bab 13 (templat tanggapan) |
| Dipanggil penyidik | Bab 5 dan Bab 6 |
| Digugat atau disomasi pasien atau keluarga | Bab 7 dan Bab 8 |
| Ingin mencegah masalah sejak sekarang | Bab 9, Bab 10, dan daftar periksa Bab 13 |
| Pimpinan fasilitas atau anggota komite | Bab 11 dan Lampiran E |
| Ingin berlatih | Bab 12 |
| Mencari pasal rujukan dengan cepat | Lampiran F |
Siapa yang dimaksud: tenaga medis, tenaga kesehatan, dan nakes
Undang-undang membedakan tenaga medis dan tenaga kesehatan. Dalam sehari-hari keduanya sering disingkat nakes. Buku ini memakai istilah undang-undang bila aturan berbeda bagi keduanya, dan memakai “nakes” sebagai singkatan yang mencakup keduanya bila aturannya sama.
| Istilah | Siapa yang termasuk | Dasar |
|---|---|---|
| Tenaga medis | Dokter dan dokter gigi, yaitu lulusan pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi. | Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 ayat (2) Permenkes 12/2024 |
| Tenaga kesehatan | Tenaga psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, gizi, keterapian fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, dan kesehatan tradisional. | Pasal 1 angka 9 dan Pasal 4 ayat (3) Permenkes 12/2024 |
| Nakes | Singkatan sehari-hari untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan sekaligus. | Bukan istilah undang-undang |
Cara membaca kutipan pasal
Setiap kutipan ditulis lengkap dengan nomor pasal dan nama peraturannya, misalnya “Pasal 293 UU 17/2023”. Angka setelah kata Pasal selalu nomor pasal, bukan nomor peraturan. Singkatan yang dipakai:
| Penulisan di buku | Peraturan lengkapnya |
|---|---|
| UU 17/2023 | Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan |
| PP 28/2024 | Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan |
| Permenkes 12/2024 | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi |
| Permenkes 3/2025 | Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan |
| Kepmenkes 775/2025 | Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025 tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan |
| Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 dan 182/PUU-XXII/2024 | Dua putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Januari 2026 tentang pengujian UU 17/2023 |
| Putusan MA 19 P/HUM/2026 | Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 September 2026 tentang hak uji materiil atas PP 28/2024, Permenkes 12/2024, Permenkes 3/2025, dan Kepmenkes 775/2025 |
| UU 1/2023 | Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) |
| ayat (1), huruf a | Bagian dalam sebuah pasal: ayat bernomor, huruf berurutan abjad |
Singkatan lain (STR, SIP, SPO, MDP, Konsil, Kolegium) dijelaskan pada Lampiran D. Kata “tenaga” saja berarti tenaga medis atau tenaga kesehatan.
Bab 1. Peta Baru: Yang Berubah, Tidak Berubah, dan Belum Pasti
Putusan MK dan MA 2026 mengubah siapa yang mengendalikan Konsil, Kolegium, dan Majelis Disiplin Profesi (MDP). Putusan itu tidak mengubah kewajiban Anda mematuhi standar, meminta persetujuan tindakan, dan membuat rekam medis.
1.1 Tangga aturan dan siapa menguji siapa
Aturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Undang-Undang (UU) diuji terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Peraturan di bawah UU, seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permenkes), dan Keputusan Menteri (Kepmenkes), diuji terhadap UU oleh Mahkamah Agung (MA). Itulah mengapa dua pengadilan terlibat: MK menguji UU 17/2023 tentang Kesehatan, lalu MA menguji aturan turunannya.
Urutan peraturan dan putusan yang terkait dengan perkara ini dapat dilihat pada linimasa berikut.
1.2 Apa yang diputuskan MK pada 30 Januari 2026
- Konsil (Pasal 268 ayat (2) UU 17/2023) dimaknai berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan independen. Frasa “melalui Menteri” tidak lagi menjadi bagian makna (Putusan 182/PUU-XXII/2024).
- Kolegium (Pasal 1 angka 26 UU 17/2023 dan Pasal 272 ayat (2) UU 17/2023) dimaknai sebagai unsur keanggotaan Konsil, bukan “alat kelengkapan”, dan independen. PP tentang Kolegium harus menjamin independensi itu (Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023) (Putusan 111/PUU-XXII/2024).
- Pengawasan etika dan disiplin profesi tidak lagi menjadi ranah pengawasan pemerintah pusat dan daerah. Frasa “serta etika dan disiplin profesi” dalam Pasal 421 ayat (2) huruf b UU 17/2023 tidak berlaku. Pengawasan semacam itu dilakukan organ khusus bentukan Konsil yang melibatkan kolegium, MDP, perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat terkait, akademisi, dan/atau pakar (Pasal 421 ayat (3) UU 17/2023) (Putusan 111/PUU-XXII/2024).
- Putusan 182 juga memerintahkan terbentuknya wadah tunggal organisasi profesi dalam paling lama satu tahun sejak 30 Januari 2026 (Pasal 311 ayat (1) UU 17/2023).
1.3 Apa yang diputuskan MA pada 1 September 2026
Putusan MA Nomor 19 P/HUM/2026 menyatakan sejumlah pasal dalam PP 28/2024, Permenkes 12/2024, dan Permenkes 3/2025, serta seluruh isi Kepmenkes HK.01.07/MENKES/775/2025, bertentangan dengan UU 17/2023 sebagaimana dimaknai MK. Pasal-pasal itu tidak sah dan tidak berlaku umum, dan Presiden serta Menteri Kesehatan diperintahkan mencabutnya. Isi pasal yang dibatalkan ada pada Lampiran A.
| Kelompok | Ketentuan yang dibatalkan | Bertentangan dengan |
|---|---|---|
| Kolegium | Pasal 704 ayat (3), Pasal 707 ayat (2), Pasal 710 ayat (1), dan Pasal 711 PP 28/2024 | Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023 juncto Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 |
| Konsil | Pasal 594 ayat (1), Pasal 678 ayat (2), Pasal 694 ayat (1), Pasal 696, Pasal 700 ayat (1), Pasal 702, Pasal 703, dan Pasal 705 ayat (4) huruf d dan f PP 28/2024 | Pasal 268 ayat (2) UU 17/2023 juncto Putusan MK 182/PUU-XXII/2024 |
| MDP | Pasal 712 ayat (1) dan (3), Pasal 713 ayat (1), Pasal 714, Pasal 716, Pasal 717, dan Pasal 718 PP 28/2024 | Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023 juncto Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 |
| Permenkes 12/2024 dan Permenkes 3/2025 | Pasal-pasal yang disebut dalam amar; keduanya pelaksanaan Pasal 703, 711, 713, dan 718 PP 28/2024 | Pasal 268 ayat (2), Pasal 272 ayat (5), Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023 |
| Kepmenkes 775/2025 | Seluruhnya; terbit berdasarkan Pasal 4 Permenkes 3/2025 dan menurut MA substansinya merupakan pengaturan (regeling) | Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023 juncto Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 |
Dalam pertimbangannya MA menyatakan bahwa MDP tidak lagi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, melainkan oleh organ khusus yang dibentuk Konsil Kesehatan Indonesia.
Yang disasar adalah kewenangan Menteri atas lembaga profesi: memilih dan mengangkat pimpinan Konsil, mengesahkan Kolegium, membentuk MDP dan menjadi atasannya, menetapkan pedoman kerja MDP, menambah jenis pelanggaran disiplin, serta menerima peninjauan kembali putusan MDP.
1.4 Ringkasan sebelum dan sesudah
| Topik | Sebelum | Sesudah (menurut amar dan putusan MK) |
|---|---|---|
| Atasan Konsil | Presiden melalui Menteri | Langsung kepada Presiden, independen |
| Kolegium | Disahkan dan dapat “disesuaikan” Menteri | Independen, unsur keanggotaan Konsil |
| MDP | Dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, dengan pedoman dari Menteri | Menurut pertimbangan MA: dibentuk oleh organ khusus bentukan Konsil, tidak lagi bertanggung jawab kepada Menteri |
| Jenis pelanggaran disiplin | 17 jenis ditambah kewenangan Menteri menambah, diuraikan Kepmenkes 775/2025 | 17 jenis tetap; wewenang menambah dan Kepmenkes 775/2025 dibatalkan |
| Peninjauan kembali | Kepada Menteri, 10 hari kerja | Pasal Permenkes dibatalkan; jalur pengganti belum jelas |
| Pengawasan etika dan disiplin | Menteri dan dinas kesehatan | Organ khusus bentukan Konsil |
Tabel yang lebih rinci ada pada Lampiran B.
1.5 Yang tidak berubah
- Kewajiban mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (SPO) (Pasal 291 ayat (1) dan Pasal 274 huruf a UU 17/2023).
- Persetujuan tindakan setelah penjelasan memadai (Pasal 293 UU 17/2023), rekam medis (Pasal 296 UU 17/2023), dan rahasia kesehatan (Pasal 301 UU 17/2023).
- Tujuh belas jenis pelanggaran disiplin (Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025) dan empat jenis sanksi disiplin (Pasal 306 UU 17/2023).
- Rekomendasi MDP sebelum proses pidana atau perdata terkait pelayanan kesehatan (Pasal 308 UU 17/2023).
- STR dan SIP yang sudah terbit tidak dinyatakan batal oleh amar.
1.6 Salah kaprah yang sering beredar
| Yang beredar | Yang benar menurut teks putusan |
|---|---|
| “MDP dibubarkan.” | Amar tidak memerintahkan pembubaran MDP. Menurut pertimbangan MA, MDP tidak lagi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, melainkan oleh organ khusus bentukan Konsil. Pasal 304 ayat (2) UU 17/2023 masih menyatakan Menteri membentuk majelis. |
| “Tidak ada lagi sanksi disiplin.” | Pasal 306 UU 17/2023 dan daftar 17 jenis pelanggaran tidak dibatalkan. |
| “STR dan SIP harus diurus ulang.” | Tidak ada perintah demikian dalam amar. |
| “Rekomendasi MDP untuk proses pidana tidak diperlukan lagi.” | Pasal 308 UU 17/2023 tidak diuji dalam perkara ini dan tetap berlaku. |
| “Semua keputusan MDP yang lalu batal.” | Amar tidak mengatur nasib keputusan yang sudah terbit. |
1.7 Yang belum pasti
- Per 16 November 2026 belum ada pengumuman resmi pencabutan oleh Presiden atau Menteri Kesehatan, dan aturan pengganti belum diterbitkan.
- Putusan dikirim kepada Para Pemohon, Presiden, dan Menteri Kesehatan pada 15 Oktober 2026. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menentukan bahwa bila dalam 90 hari setelah putusan dikirim pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, peraturan itu demi hukum tidak mempunyai kekuatan hukum. Batas 90 hari tersebut jatuh pada 13 Januari 2027.
- Pasal 304 ayat (2) UU 17/2023 masih menyebut Menteri membentuk majelis, sedangkan menurut pertimbangan MA, MDP dibentuk oleh organ khusus bentukan Konsil. Pasal 307 UU 17/2023 masih menyebut peninjauan kembali kepada Menteri, sementara pasal turunannya dibatalkan. Cara kerja pada masa transisi belum diatur.
Putusan ini bukan alasan untuk mengabaikan surat atau panggilan dari MDP maupun penyidik. Selama belum ada aturan pengganti dan penjelasan resmi, perlakukan setiap proses seolah tetap berjalan dan konsultasikan status prosedurnya kepada penasihat hukum.
Bab 2. Siapa Menilai Siapa: Konsil, Kolegium, dan MDP
Satu peristiwa klinis dapat dinilai lewat empat pintu berbeda: etik, disiplin, pidana, dan perdata. Masing-masing menjawab pertanyaan yang berbeda dan memiliki sanksi sendiri.
2.1 Empat pintu penilaian
| Pintu | Pertanyaan yang dijawab | Penilai | Akibat yang mungkin |
|---|---|---|---|
| Etik | Apakah perilaku sesuai kode etik profesi? | Sejawat profesi (misalnya majelis etik organisasi profesi) | Sanksi etik organisasi |
| Disiplin | Apakah praktik sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan SPO? | Majelis Disiplin Profesi (MDP) | Peringatan tertulis, kewajiban pelatihan, penonaktifan STR sementara, rekomendasi pencabutan SIP |
| Pidana | Apakah ada tindak pidana, misalnya kealpaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian? | Penyidik, penuntut, pengadilan pidana | Pidana penjara atau denda |
| Perdata | Apakah ada kerugian pasien yang harus diganti? | Pengadilan perdata (setelah upaya di luar pengadilan) | Ganti rugi |
Pintu-pintu ini memiliki tujuan yang berbeda, sehingga satu peristiwa dapat memicu lebih dari satu pintu. Undang-undang mengatur beberapa syarat urutan: rekomendasi MDP sebelum proses pidana atau perdata yang berkaitan dengan pelayanan (Pasal 308 UU 17/2023), dan penyelesaian di luar pengadilan lebih dulu atas perselisihan akibat dugaan kesalahan yang merugikan pasien (Pasal 310 UU 17/2023).
2.2 Tiga lembaga profesi dalam sistem UU 17/2023
| Lembaga | Tugas pokok | Hal yang perlu Anda ketahui |
|---|---|---|
| Konsil Kesehatan Indonesia | Mutu dan kompetensi teknis keprofesian serta kepastian hukum (Pasal 268 ayat (1) UU 17/2023); peran: merumuskan kebijakan internal, melakukan registrasi tenaga, dan pembinaan teknis keprofesian (Pasal 269 UU 17/2023) | Kedudukannya dimaknai MK langsung di bawah Presiden dan independen. |
| Kolegium | Menyusun standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan (Pasal 272 ayat (3) UU 17/2023) | Dimaknai MK sebagai unsur keanggotaan Konsil dan independen. |
| Majelis Disiplin Profesi (MDP) | Menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin, menjatuhkan sanksi, memberi rekomendasi (Pasal 304–309 UU 17/2023) | Menurut pertimbangan MA, dibentuk oleh organ khusus bentukan Konsil dan tidak lagi bertanggung jawab kepada Menteri. |
2.3 Hak Anda sebagai teradu (menurut Permenkes 3/2025)
- Didampingi penerima kuasa dalam seluruh proses, yang membantu menyusun dokumen dan kronologi (Pasal 6 Permenkes 3/2025).
- Menanggapi pengaduan secara tertulis dan menyampaikan dokumen pembelaan (Pasal 10 Permenkes 3/2025).
- Mengajukan saksi dan ahli secara tertulis (Pasal 18 ayat (3) dan (4) Permenkes 3/2025).
- Memberikan tanggapan akhir tertulis dalam 2 hari kerja setelah pemeriksaan selesai (Pasal 20 Permenkes 3/2025).
- Tim pemeriksa tidak boleh memeriksa perkara yang melibatkan konflik kepentingan (Pasal 12 ayat (6) Permenkes 3/2025).
- Mendapat salinan putusan (Pasal 22 ayat (3) Permenkes 3/2025).
Hak-hak ini bersumber dari Permenkes 3/2025. Pasal-pasal yang disebut di sini tidak termasuk pasal yang dibatalkan MA, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kejelasan susunan MDP pada masa transisi.
2.4 Bertindak pada masa transisi
- Jangan mengandalkan asumsi bahwa suatu proses gugur karena putusan MA. Tanyakan status prosedur kepada MDP atau penasihat hukum.
- Pantau pengumuman resmi di laman Konsil, Kementerian Kesehatan, dan JDIH.
- Perkuat dokumentasi layanan, karena bukti klinis selalu menjadi dasar penilaian apa pun lembaga penilainya.
- Catat setiap batas waktu yang tercantum pada surat yang diterima, dan penuhi demi mengamankan hak Anda.
Bab 3. Tujuh Belas Jenis Pelanggaran Disiplin
Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025 menyebut 17 jenis pelanggaran disiplin. Daftar itu tidak dibatalkan oleh Putusan MA. Cara terbaik menghindarinya: patuhi standar, jelaskan sebelum bertindak, catat semuanya.
Kolom “Uraian dalam Kepmenkes 775/2025” merangkum lampiran Kepmenkes HK.01.07/MENKES/775/2025 tanggal 20 Agustus 2025. Keputusan itu dibatalkan seluruhnya oleh Putusan MA, sehingga uraiannya tidak dapat dijadikan dasar hukum. Uraian ditampilkan agar Anda tahu bagaimana pemerintah merumuskan tiap jenis. Dasar yang tetap berlaku adalah daftar 17 jenis dalam Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025, standar profesi, standar pelayanan, dan SPO.
3.1 Tiga pilar perlindungan
Hampir semua jenis pelanggaran di bawah ini dapat dihindari dengan tiga kebiasaan. Tanyakan tiga hal ini sebelum bertindak:
- Apakah tindakan ini sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan SPO yang berlaku?
- Apakah pasien sudah memahami dan menyetujui setelah penjelasan yang memadai?
- Apakah semuanya tercatat dengan nama, waktu, dan tanda tangan?
3.2 Daftar 17 jenis: uraian dan praktik pelindung
| Jenis (Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025) | Uraian dalam Kepmenkes 775/2025 (dibatalkan) | Praktik pelindung |
|---|---|---|
| a. Praktik tidak kompeten | Praktik atau pelayanan di luar batas kompetensi, baik dalam menegakkan diagnosis maupun tatalaksana; atau tanpa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai keilmuan. | Pegang sertifikat kompetensi dan surat penugasan klinis; minta supervisi atau rujuk. |
| b. Tidak merujuk ke yang kompeten | Kondisi pasien di luar kompetensi karena keterbatasan pengetahuan, keterampilan, atau peralatan, tetapi tidak merujuk atau tidak berkonsultasi. Rujukan dapat tidak dilakukan bila kondisi pasien tidak memungkinkan dirujuk, tenaga lain sulit dijangkau atau didatangkan, atau atas kehendak pasien atau keluarga. | Kenali batas kewenangan; catat alasan, waktu, dan pihak yang dihubungi. |
| c. Merujuk ke yang tidak kompeten | Merujuk pasien kepada tenaga yang kompetensinya tidak sesuai dengan kebutuhan pasien. | Pastikan tujuan rujukan mampu; komunikasikan sebelum mengirim. |
| d. Mengabaikan tanggung jawab profesi | Diagnosis dan tatalaksana tanpa pemeriksaan memadai (misalnya tanpa anamnesis atau penunjang yang seharusnya); tidak memberi pertolongan darurat padahal tidak membahayakan diri dan tidak ada orang lain yang bertugas dan mampu; tidak memantau pasien pasca tindakan; terlambat atau tidak hadir saat pasien gawat darurat tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. | Jadwal pemantauan terdokumentasi; serah terima tertulis; catat alasan bila terlambat. |
| e. Menghentikan kehamilan tidak sesuai ketentuan | Menghentikan atau mengakhiri kehamilan tanpa dasar indikasi medis yang mengharuskan tindakan atau asuhan medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya. | Pastikan dasar indikasi dan prosedur; libatkan komite etik dan hukum. |
| f. Penyalahgunaan kewenangan profesi | Melakukan pelayanan yang seharusnya tidak dilakukan, tidak melakukan yang seharusnya sesuai tanggung jawab profesi, atau memberi pelayanan yang melampaui kewenangan. | Bekerja hanya dalam kewenangan yang tertulis dalam surat penugasan klinis. |
| g. Penyalahgunaan alkohol, obat terlarang, zat berbahaya | Menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain pada saat menjalankan praktik. | Cari bantuan sejak dini; jangan bertugas dalam kondisi terganggu. |
| h. Penipuan atau penjelasan tidak jujur, etis, dan memadai | Tidak menyampaikan informasi tindakan yang lengkap (diagnosis, tata cara, tujuan, alternatif, risiko, komplikasi, prognosis); memberi informasi kondisi pasien yang bukan kompetensi atau kewenangannya; merahasiakan sebab kematian pasien kecuali pasien sebelum meninggal meminta dirahasiakan. | Penjelasan sesuai Pasal 293 ayat (3) UU 17/2023; catat isinya. |
| i. Membuka rahasia kesehatan pasien | Tidak menjaga rahasia pasien tanpa alasan pembenar. Alasan pembenar: permintaan MDP, permintaan majelis hakim sidang pengadilan, atau sesuai peraturan perundang-undangan. | Buka rahasia hanya dengan dasar tersebut; anonimkan bahan diskusi; jangan membahas kasus di grup pesan. |
| j. Perbuatan tidak patut, tidak pantas, atau seksual | Tindakan asusila saat praktik atau saat memberi pelayanan sehingga berdampak pada kebutuhan pelayanan pasien, keselamatan pasien, dan kualitas pelayanan. | Hadirkan pendamping pada pemeriksaan sensitif; jaga bahasa dan sentuhan sesuai kebutuhan klinis. |
| k. Menolak atau menghentikan tindakan tanpa alasan | Menolak atau menghentikan pelayanan tanpa alasan yang dibenarkan, atau menolak karena keluhan pasien terhadap pelayanan, soal finansial, suku, ras, gender, politik, agama, atau kepercayaan. | Catat alasan klinis atau alasan yang dibenarkan (lihat 3.3); pastikan kelanjutan layanan. |
| l. Pemeriksaan atau pengobatan berlebihan | Pemeriksaan atau terapi yang tidak sesuai kebutuhan dan membahayakan; berlebihan sehingga membebani biaya atau menimbulkan bahaya; atau berlebihan untuk mendapat keuntungan finansial. | Tulis indikasi tiap pemeriksaan dan terapi. |
| m. Meresepkan atau memberikan obat golongan yang tidak ditujukan untuk perawatan | Memberikan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain yang tidak sesuai indikasi medis dan ketentuan; atau meresepkan atau memberikan obat demi keuntungan finansial tenaga atau fasilitas, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga. | Indikasi tertulis; patuhi pembatasan golongan obat; hindari imbalan dari pihak ketiga. |
| n. Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis | Tidak membuat rekam medis secara benar dan lengkap, tidak menyimpannya sesuai peraturan, atau tidak mencatat semua informasi yang disampaikan kepada pasien atau keluarga ke dalam rekam medis atau catatan KIE. Di fasilitas, penyimpanan menjadi tanggung jawab fasilitas. | Lengkapi segera setelah pelayanan; nama, waktu, dan tanda tangan (Pasal 296 UU 17/2023). |
| o. Keterangan medis tanpa pemeriksaan | Keterangan medis yang tidak sesuai dengan yang diperiksa dan ditemukan; tidak membaca teliti dokumen yang ditandatangani sehingga terjadi penjelasan menyesatkan; atau tidak berdasarkan standar. | Terbitkan keterangan hanya setelah pemeriksaan yang tercatat; baca dokumen sebelum menandatangani. |
| p. Turut serta penyiksaan atau perbuatan kejam | Turut serta tindakan yang bertentangan dengan tugas memelihara kesehatan fisik, mental, dan sosial, termasuk penyiksaan atau pelaksanaan hukuman mati (dengan pengecualian tindakan tertentu yang diperbolehkan dan diatur khusus, seperti kebiri kimia); atau melakukan penyiksaan atau perbuatan kejam fisik, psikologis, verbal, atau bentuk kekerasan lain kepada pasien atau sesama tenaga. | Tolak berpartisipasi; laporkan melalui jalur yang tepat. |
| q. Mengiklankan diri dan perang tarif | Mengiklankan diri secara berlebihan dan/atau tidak sesuai kompetensi, lisan maupun tertulis; meminta atau menerima imbalan jasa atau kesepakatan di luar etika profesi (kick back atau fee splitting) yang dapat memengaruhi independensi; atau mengiklankan atau memberi informasi yang tidak sah, patut, jujur, akurat, dan dapat dipercaya. | Informasi layanan yang sah, patut, jujur, dan akurat; tolak imbalan dari pihak ketiga. |
3.3 Pengecualian yang disebut dalam uraian yang dibatalkan
Uraian dalam Kepmenkes 775/2025 juga memuat gambaran situasi yang dikecualikan. Gambaran ini bukan dasar hukum karena keputusan itu dibatalkan, tetapi berguna sebagai pegangan berpikir:
| Topik | Situasi yang disebut dalam uraian |
|---|---|
| Rujukan dapat tidak dilakukan (jenis b) | Kondisi pasien tidak memungkinkan untuk dirujuk; tenaga lain sulit dijangkau atau sulit didatangkan; atau atas kehendak pasien atau keluarga pasien. |
| Alasan pembenar membuka rahasia (jenis i) | Permintaan MDP; permintaan majelis hakim sidang pengadilan; atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| Alasan yang dibenarkan menolak atau menghentikan pelayanan (jenis k) | Pasien merendahkan tenaga terkait harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya; pasien melakukan kekerasan, intimidasi, pelecehan, atau perundungan; pasien berperilaku merusak hubungan saling percaya tanpa alasan; atau pasien atau pihak lain meminta tindakan yang bertentangan dengan standar profesi, standar pelayanan, SPO, kode etik, atau peraturan perundang-undangan. |
3.4 Pola yang paling sering menjerat
Jenis n (rekam medis), h (penjelasan tidak memadai), b dan d (rujukan dan tanggung jawab profesi), serta i (rahasia kesehatan) adalah jenis yang paling dekat dengan rutinitas harian. Memperbaikinya tidak memerlukan teknologi baru, hanya kebiasaan: mencatat saat itu juga, menjelaskan sebelum bertindak, dan merujuk tepat waktu. Bab 9 dan Bab 10 membahas dua kebiasaan pertama.
Bab 4. Menghadapi Pengaduan Disiplin
Surat pertama dari MDP memulai jam hitung: 5 hari kerja untuk tanggapan tertulis. Pemeriksaan dilanjutkan walau tanggapan tidak masuk. Kesiapan dokumen di hari pertama sangat menentukan.
4.1 Siapa yang dapat mengadu dan syaratnya
Pengadu adalah pasien atau keluarga (suami, istri, saudara kandung, anak, orang tua) yang kepentingannya dirugikan (Pasal 5 Permenkes 3/2025). Pengaduan memenuhi syarat bila: mencantumkan satu atau lebih jenis pelanggaran; belum lewat 3 tahun sejak kasus terjadi; belum pernah diadukan dan diputus; teradu adalah pemberi pelayanan kepada pasien; dan teradu memiliki STR dan SIP (Pasal 7 Permenkes 3/2025). Pengaduan diajukan melalui formulir di Sistem Informasi Kesehatan Nasional, atau secara manual bila tidak dapat (Pasal 8 Permenkes 3/2025).
4.2 Alur dari surat pertama sampai putusan
| Tahap | Apa yang terjadi | Batas waktu | Dasar |
|---|---|---|---|
| 1. Verifikasi | Panitera memeriksa kelengkapan pengaduan; pengaduan ditolak, diminta dilengkapi, atau diteruskan. | – | Pasal 9 Permenkes 3/2025 |
| 2. Surat kepada Anda | MDP menyampaikan pengaduan kepada Anda dan fasilitas tempat Anda berpraktik, dan meminta tanggapan. | – | Pasal 10 ayat (1) Permenkes 3/2025 |
| 3. Tanggapan tertulis | Kronologi dan tanggapan, rekam medis, SPO, surat penugasan klinis, STR dan SIP. | 5 hari kerja | Pasal 10 ayat (2)–(4) Permenkes 3/2025 |
| 4. Pembentukan tim pemeriksa | Tim memeriksa perkara. Pasal 11 Permenkes 3/2025 (tim provinsi) dibatalkan MA. | – | Pasal 11–12 Permenkes 3/2025 |
| 5. Persidangan | Sidang sah bila tim hadir lengkap; luring, atau daring pada kondisi tertentu; alat bukti: dokumen, barang bukti, saksi, ahli, keterangan teradu. | Putusan dalam 60 hari kalender sejak pemeriksaan | Pasal 14–19 Permenkes 3/2025 |
| 6. Tanggapan akhir | Tertulis oleh pengadu dan teradu. | 2 hari kerja | Pasal 20 Permenkes 3/2025 |
| 7. Putusan | Diputus musyawarah dalam rapat pleno MDP, dibacakan terbuka, salinan diberikan. | – | Pasal 21–22 Permenkes 3/2025 |
| 8. Sanksi | Bila terbukti: peringatan tertulis, pelatihan, penonaktifan STR sementara, dan/atau rekomendasi pencabutan SIP. | – | Pasal 28 Permenkes 3/2025; Pasal 306 UU 17/2023 |
Pemeriksaan dapat dihentikan, misalnya bila pengadu tidak hadir dua kali berturut-turut setelah dipanggil secara patut, bila teradu meninggal, atau bila pengaduan dicabut tertulis sebelum sidang; perkara yang dihentikan tidak dapat diadukan kembali (Pasal 16 Permenkes 3/2025).
4.3 Paket tanggapan tertulis
| Dokumen | Isi dan tips |
|---|---|
| Kronologi | Urut waktu, faktual, tanpa opini; tiap peristiwa merujuk halaman rekam medis. |
| Tanggapan atas dugaan | Jawab setiap jenis pelanggaran yang didalilkan, satu per satu. |
| Rekam medis | Salinan lengkap, termasuk hasil penunjang dan lembar persetujuan. |
| SPO | SPO fasilitas yang relevan, dengan nomor dan tanggal berlaku. |
| Surat penugasan klinis | Bukti kewenangan klinis untuk tindakan yang dipermasalahkan. |
| STR dan SIP | Salinan yang masih berlaku pada tanggal kejadian. |
4.4 Yang dilakukan dan yang dihindari
| Lakukan | Hindari |
|---|---|
| Beri tahu pimpinan fasilitas segera. | Mengabaikan surat atau berharap proses berhenti sendiri. |
| Minta bantuan hukum dari rumah sakit: rumah sakit wajib melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugasnya dalam melaksanakan tugas (Pasal 189 ayat (1) huruf s UU 17/2023). | Menjalani proses seorang diri tanpa melapor kepada manajemen. |
| Amankan rekam medis asli dan bukti terkait. | Mengubah, menghapus, atau menambah catatan setelah ada keluhan. |
| Tulis kronologi sendiri sebelum bicara dengan pihak lain. | Menghubungi pengadu secara pribadi untuk menekan atau membujuk. |
| Pertimbangkan penerima kuasa atau penasihat hukum. | Mengunggah atau membahas kasus di media sosial atau grup pesan. |
| Hadiri setiap pemanggilan. | Menyalahkan sejawat atau fasilitas dalam dokumen tanpa dasar. |
4.5 Setelah putusan
Putusan dibacakan dalam sidang terbuka, dan salinan diberikan kepada pengadu dan teradu (Pasal 22 Permenkes 3/2025). Sanksi yang dijatuhkan dicatat dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Pasal 28 ayat (2) Permenkes 3/2025). Putusan berlaku final dan mengikat bila tidak diajukan peninjauan kembali (Pasal 22 ayat (7) Permenkes 3/2025).
Permenkes 3/2025 mengatur peninjauan kembali kepada Menteri dalam 10 hari kerja setelah putusan dibacakan (Pasal 23–26 Permenkes 3/2025), tetapi Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 Permenkes 3/2025 dibatalkan MA. Pasal 307 UU 17/2023 masih menyebut peninjauan kembali kepada Menteri. Karena jalurnya belum jelas, bila putusan merugikan Anda segera konsultasikan kepada penasihat hukum, jangan menunggu kepastian, dan catat batas waktu lama sebagai patokan kehati-hatian.
4.6 Menjalani sanksi
- Peringatan tertulis: simpan salinan; perbaiki praktik yang disorot dan dokumentasikan perbaikannya.
- Kewajiban pendidikan atau pelatihan: ikuti di penyelenggara pendidikan kesehatan atau rumah sakit pendidikan terdekat yang kompeten; simpan bukti kehadiran dan sertifikat.
- Penonaktifan STR sementara: berhenti berpraktik selama penonaktifan; informasikan fasilitas tempat Anda bekerja.
- Rekomendasi pencabutan SIP: segera konsultasi hukum mengenai langkah lanjutan dan pemulihan.
Tenaga yang telah menjalani sanksi disiplin dan diduga melakukan tindak pidana: aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian dengan mekanisme keadilan restoratif sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 306 ayat (3) UU 17/2023).
4.7 Rincian lain yang perlu diketahui
| Topik | Ketentuan | Dasar |
|---|---|---|
| Syarat yang harus dilampirkan pengadu | Surat pernyataan bersedia memenuhi panggilan sidang dan surat pernyataan bersedia membuka rekam medis pasien. | Pasal 8 ayat (4) Permenkes 3/2025 |
| Susunan tim pemeriksa | Paling banyak 5 orang; anggota MDP menjadi ketua tim. Dalam kondisi tertentu (lebih dari satu teradu, lebih dari satu jenis pelanggaran, kasus melibatkan spesialisasi berbeda, atau pasien dilayani di lebih dari satu fasilitas) anggota MDP dapat lebih dari satu orang. | Pasal 12 ayat (2) sampai (5) Permenkes 3/2025 |
| Konflik kepentingan | Tim pemeriksa dilarang memeriksa pengaduan bila memiliki konflik kepentingan. Dugaan konflik kepentingan pemeriksa juga menjadi salah satu alasan peninjauan kembali. | Pasal 12 ayat (6) dan Pasal 23 ayat (2) huruf c Permenkes 3/2025 |
| Sahnya sidang | Sidang sah bila dihadiri lengkap oleh tim pemeriksa; bila tim tidak dapat memeriksa, Ketua MDP menetapkan tim pengganti. | Pasal 14 Permenkes 3/2025 |
| Tempat sidang | Luring di kantor MDP atau kantor dinas kesehatan provinsi atau kabupaten/kota. Daring dapat dilakukan bila ada kendala kesehatan atau keterbatasan finansial pengadu, teradu, saksi, atau ahli, atau bila salah satu pihak berada di lokasi yang sulit dijangkau. | Pasal 17 Permenkes 3/2025 |
| Alat bukti | Dokumen cetak atau elektronik (seluruh dokumen yang berkaitan dengan pelayanan, termasuk rekam medis), barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan teradu. Nama saksi dan ahli diajukan secara tertulis kepada MDP. | Pasal 18 Permenkes 3/2025 |
| Pemanggilan | Pengadu, teradu, saksi, dan ahli dipanggil melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional dan/atau surat pemanggilan. | Pasal 18 ayat (5) Permenkes 3/2025 |
| Pembacaan putusan | Dalam sidang terbuka untuk umum. Pengadu, teradu, kuasa, dan pimpinan fasilitas tempat teradu berpraktik dapat mengunduh surat panggilan sidang baca putusan dan ringkasan putusan pada Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Putusan dilaporkan kepada Ketua Konsil dan Menteri paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. | Pasal 22 ayat (1), (2), (4), dan (6) Permenkes 3/2025 |
| Pemeriksaan sebelum tim provinsi terbentuk | Selama tim pemeriksa provinsi belum terbentuk, pemeriksaan dilakukan oleh Ketua atau anggota MDP. | Pasal 34 huruf a Permenkes 3/2025 |
| Batas waktu pemeriksaan | Pengaduan diperiksa dan diputus paling lama 60 hari kalender sejak tim pemeriksa melakukan pemeriksaan. Bila setelah 60 hari belum diputus, Ketua MDP menetapkan tim pemeriksa pengganti. | Pasal 15 Permenkes 3/2025 |
| Putusan lama | Permohonan peninjauan kembali tidak diperuntukkan bagi putusan yang terbit sebelum terbentuknya MDP. | Pasal 27 Permenkes 3/2025 |
| Pelindungan hukum bagi MDP | MDP diberi pelindungan hukum sepanjang bertindak dalam batas kewenangan dan sesuai peraturan perundang-undangan. | Pasal 3 ayat (3) Permenkes 3/2025 |
Bab 5. Dari Pelayanan ke Pidana
Risiko pidana yang paling relevan bagi tenaga di ruang praktik adalah kealpaan (kelalaian) yang mengakibatkan pasien luka berat atau meninggal. Untuk dugaan pidana yang berkaitan dengan pelayanan, undang-undang mengharuskan rekomendasi MDP lebih dulu.
5.1 Pasal yang paling sering relevan
| Ketentuan | Isi | Catatan |
|---|---|---|
| Pasal 438 ayat (1) UU 17/2023 | Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, dan/atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat di fasilitas pelayanan kesehatan: pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000. | Berlaku bagi pimpinan fasilitas maupun tenaga yang bertugas. |
| Pasal 438 ayat (2) UU 17/2023 | Bila perbuatan itu mengakibatkan kedisabilitasan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp2.000.000.000. | Ancaman bagi pimpinan fasilitas. |
| Pasal 440 ayat (1) UU 17/2023 | Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat: pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000. | Berlaku bagi tenaga yang memberi pelayanan. |
| Pasal 440 ayat (2) UU 17/2023 | Jika kealpaan mengakibatkan kematian: penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000. | Ancaman maksimum, bukan pasti dijatuhkan. |
| Pasal 474 ayat (3) UU 1/2023 (KUHP baru) | Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak kategori V (Rp500.000.000). | Berlaku sejak 2 Januari 2026. Ketentuan umum, tidak khusus bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. |
| Pasal 441 ayat (1) dan (2) UU 17/2023 | Setiap orang yang memakai gelar atau bentuk lain, atau alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan, yang menimbulkan kesan sebagai tenaga ber-STR dan/atau SIP: pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000. | Menyasar pengakuan identitas profesi yang tidak sah. |
| Pasal 439 UU 17/2023 | Setiap orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan melakukan praktik sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan yang memiliki SIP: pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000. | Menyasar praktik oleh orang yang bukan tenaga medis atau tenaga kesehatan. |
| Pasal 442 UU 17/2023 | Setiap orang yang mempekerjakan tenaga yang tidak memiliki SIP: penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000. | Relevan bagi pimpinan fasilitas. Putusan MK 182/PUU-XXII/2024 menilainya tidak bertentangan dengan UUD 1945. |
5.2 Gambaran umum tentang kealpaan
Secara umum, dalam menilai kealpaan penegak hukum melihat apakah terdapat ketidakhati-hatian yang seharusnya dapat dihindari dan apakah ada hubungan sebab-akibat antara ketidakhati-hatian itu dan akibat pada pasien. Penjelasan Pasal 474 ayat (1) UU 1/2023 menyerahkan pengertian kealpaan kepada pertimbangan hakim dalam menilai kasus yang dihadapi. Dalam pelayanan kesehatan, ukuran kehati-hatian itu lazim dirujuk pada standar profesi, standar pelayanan, dan SPO. Itulah sebabnya kepatuhan standar dan dokumentasi yang rapi menjadi inti perlindungan. Pasal 273 ayat (1) huruf a UU 17/2023 menegaskan hak tenaga atas pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, SPO, dan etika profesi, serta kebutuhan kesehatan pasien.
Penjelasan ini gambaran umum. Penilaian atas kasus konkret menjadi wewenang penyidik, penuntut, dan hakim, dan penasihat hukum Anda adalah rujukan untuk analisis yang spesifik.
5.3 Pagar pelindung: rekomendasi MDP
- Prasyarat. Tenaga yang diduga melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi MDP (Pasal 308 ayat (1) UU 17/2023; Pasal 29 ayat (1) Permenkes 3/2025).
- Pemohon. Rekomendasi diberikan setelah penyidik Polri atau PPNS mengajukan permohonan tertulis (Pasal 308 ayat (3) UU 17/2023).
- Isi rekomendasi. Dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan, karena praktik sesuai atau tidak sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan SPO (Pasal 308 ayat (5) UU 17/2023).
- Batas waktu. Paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima. Bila MDP tidak memberi rekomendasi dalam waktu itu, MDP dianggap telah memberi rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan (Pasal 308 ayat (7) dan (8) UU 17/2023).
- Pengecualian. Ketentuan itu tidak berlaku bagi dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan (Pasal 308 ayat (9) UU 17/2023).
Permohonan rekomendasi oleh penyidik diajukan dengan mengunggah surat permohonan beserta hasil penyelidikan pada Sistem Informasi Kesehatan Nasional, dan penyidik dapat berkoordinasi dengan MDP (Pasal 30 ayat (1) dan (2) Permenkes 3/2025). Selama Sistem Informasi Kesehatan Nasional untuk proses ini belum tersedia, permohonan rekomendasi dapat disampaikan melalui sistem informasi yang tersedia atau secara manual kepada MDP (Pasal 34 huruf b Permenkes 3/2025). Untuk memberi rekomendasi, MDP membentuk tim pemeriksa yang dapat memeriksa tenaga, pasien, saksi, ahli, dan dokumen, di kantor MDP atau di lapangan (Pasal 31 ayat (2) dan (3) Permenkes 3/2025).
Putusan MA tidak menyentuh Pasal 308 UU 17/2023. Namun pelaksanaan pemeriksaan oleh MDP bergantung pada kejelasan susunan MDP pada masa transisi; karena itu pantau perkembangan dan pastikan permohonan rekomendasi diajukan secara tertulis oleh penyidik.
5.4 Gawat darurat dan penyelamatan nyawa
Tidak memberikan pertolongan pertama kepada pasien gawat darurat merupakan tindak pidana tersendiri bagi pimpinan fasilitas, tenaga medis, dan tenaga kesehatan (Pasal 438 ayat (1) UU 17/2023). Tenaga yang menjalankan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada pasien dalam keadaan gawat darurat dan/atau bencana (Pasal 275 ayat (1) UU 17/2023). Tenaga yang memberikan pelayanan untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kedisabilitasan pada keadaan itu dikecualikan dari tuntutan ganti rugi (Pasal 275 ayat (2) UU 17/2023). Ketentuan ini berbicara tentang tuntutan ganti rugi; tetap dokumentasikan alasan, tindakan, dan waktu.
Bab 6. Dipanggil Penyidik
Tenang, jangan menghindar, jangan mengubah catatan, beri tahu fasilitas, dan dampingi diri dengan penasihat hukum. Tanyakan apakah permohonan rekomendasi MDP sudah diajukan.
6.1 Langkah berurutan
| Langkah | Apa yang dilakukan | Mengapa |
|---|---|---|
| 1 | Baca surat panggilan: pemanggil, status Anda (saksi atau terperiksa), tanggal, perkara yang dimaksud, dan pasal yang dipersangkakan penyidik. | Pasal yang dipakai penyidik menunjukkan arah perkara, sehingga dokumen yang diperlukan dapat disiapkan lebih awal. |
| 2 | Beri tahu pimpinan fasilitas dan bagian hukum hari itu juga. | Fasilitas menyelenggarakan rekam medis (Pasal 296 ayat (2) UU 17/2023), dan rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatannya (Pasal 193 UU 17/2023). |
| 3 | Hubungi penasihat hukum. | Pendampingan sejak awal mencegah keterangan yang keliru. |
| 4 | Kumpulkan dokumen: rekam medis, persetujuan tindakan, SPO, surat penugasan klinis, STR dan SIP. | Bukti kepatuhan standar. |
| 5 | Tanyakan apakah penyidik telah mengajukan permohonan rekomendasi MDP secara tertulis (Pasal 308 ayat (3) UU 17/2023) dan apakah perkara berkaitan dengan pelayanan kesehatan. | Pagar pelindung berlaku untuk dugaan pidana terkait pelayanan. |
| 6 | Hadiri pemanggilan sesuai jadwal; bila berhalangan, sampaikan alasan tertulis dan minta jadwal ulang. | Ketidakhadiran tanpa alasan merugikan. |
| 7 | Susun kronologi sendiri dengan merujuk halaman rekam medis; jawab sesuai fakta dan catatan. | Konsistensi keterangan. |
6.2 Sikap yang membantu
- Jujur dan faktual. Jawab apa yang Anda ketahui dan lihat; bila tidak ingat, katakan tidak ingat dan rujuk catatan.
- Jawab sesuai yang ditanyakan saja, tanpa menambahkan hal di luar pertanyaan, agar pemeriksaan tidak meluas.
- Jangan berspekulasi tentang hal di luar pengetahuan Anda atau menilai tindakan sejawat tanpa dasar.
- Jangan menyentuh rekam medis. Perubahan, penghapusan, atau penambahan setelah ada keluhan dapat dibaca sebagai upaya menyembunyikan. Bila perlu ada tambahan catatan, tulis tanggal dan waktu sebenarnya pada saat itu dengan alasan, tanda tangan, dan nama (selaras Pasal 296 ayat (4) UU 17/2023).
- Jangan membahas kasus di media sosial atau grup pesan, karena pembukaan rahasia kesehatan merupakan pelanggaran tersendiri (Pasal 301 UU 17/2023).
6.3 Keadilan restoratif
Tenaga yang telah menjalankan sanksi disiplin dan diduga melakukan tindak pidana menjadi subjek ketentuan bahwa aparat penegak hukum mengutamakan penyelesaian dengan keadilan restoratif sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 306 ayat (3) UU 17/2023). Tanyakan penasihat hukum apakah jalur ini terbuka pada kasus Anda.
Hadirkan penasihat hukum untuk mendampingi Anda pada setiap pemeriksaan. Langkah ini membantu Anda menjawab dengan tepat dan menjaga hak Anda selama proses.
Bab 7. Gugatan Pasien dan Keluarga
Gugatan perdata menuntut ganti rugi. Sebelum ke pengadilan, undang-undang meminta penyelesaian di luar pengadilan lebih dulu. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatannya (Pasal 193 UU 17/2023).
7.1 Dasar gugatan yang lazim
Gugatan atas dugaan kesalahan dalam pelayanan lazimnya bersandar pada dua dasar hukum perdata. Perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata): tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Wanprestasi atau ingkar janji: tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu wajib diselesaikan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 1239 KUH Perdata). Penggantian itu mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan, atau bila sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang ditentukan (Pasal 1243 KUH Perdata).
7.2 Ketentuan UU 17/2023 yang menentukan jalannya sengketa
| Pasal | Isi | Implikasi praktis |
|---|---|---|
| 193 | Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas semua kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatan rumah sakit. | Rumah sakit dapat digugat bersama tenaganya; libatkan bagian hukum sejak awal. |
| 192 ayat (1) dan (2) | Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum bila pasien atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian setelah ada penjelasan medis yang komprehensif. Rumah sakit juga tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas menyelamatkan nyawa manusia. | Penjelasan medis yang komprehensif dan terdokumentasi menjadi kunci. |
| 275 ayat (2) | Pelayanan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan pada gawat darurat dan/atau bencana dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. | Dokumentasikan keadaan gawat darurat dan alasan tindakan. |
| 308 ayat (2) dan (4) | Tenaga yang dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian pasien harus memohon rekomendasi MDP, diajukan tertulis oleh tenaga atau kuasanya atas gugatan pasien, keluarga, atau kuasanya. | Anda yang berinisiatif mengajukan; jangan menunggu. |
| 310 | Perselisihan akibat dugaan kesalahan yang merugikan pasien diselesaikan terlebih dahulu melalui alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. | Siapkan jalur mediasi sebelum litigasi. |
7.3 Bahan pembelaan
- Kepatuhan standar: SPO, standar pelayanan, dan standar profesi yang berlaku saat kejadian.
- Persetujuan tindakan dengan penjelasan yang memadai (Pasal 293 UU 17/2023), termasuk risiko, alternatif, dan prognosis.
- Rekam medis yang lengkap dan tepat waktu (Pasal 296 UU 17/2023).
- Kewajiban pasien: memberi informasi lengkap dan jujur, mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga, dan mematuhi ketentuan fasilitas (Pasal 277 UU 17/2023). Catat bila pasien tidak mengikuti nasihat atau menyembunyikan informasi penting.
- Penjelasan biaya pelayanan kepada pasien (Pasal 294 ayat (1) UU 17/2023) bila sengketa menyangkut biaya.
7.4 Bila menerima somasi atau surat gugatan
- Jangan membalas sendiri secara emosional. Beri tahu fasilitas dan penasihat hukum.
- Catat tanggal terima dan batas waktu tertera pada surat.
- Kumpulkan dokumen layanan dan susun kronologi.
- Ajukan permohonan tertulis rekomendasi MDP (Pasal 308 ayat (4) UU 17/2023) melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional dengan mengunggah standar pelayanan, standar profesi, SPO, surat penugasan klinis, rekam medis, dan dokumen pendukung lain (Pasal 30 ayat (3) Permenkes 3/2025).
- Siapkan jalur penyelesaian di luar pengadilan (Bab 8).
- Beri tahu penanggung asuransi tanggung gugat profesional bila ada (Bab 11).
Bab 8. Menyelesaikan di Luar Pengadilan
Pasal 310 UU 17/2023 menjadikan penyelesaian di luar pengadilan langkah pertama. Komunikasi yang empatik dan terdokumentasi sering menyelesaikan sengketa sebelum membesar.
8.1 Mengapa jalur ini penting
- Undang-undang mewajibkannya lebih dulu untuk perselisihan akibat dugaan kesalahan yang merugikan pasien.
- Lebih cepat dan murah daripada litigasi, serta menjaga hubungan dengan pasien dan keluarga.
- Memberi ruang menjelaskan fakta klinis yang sulit dipahami pasien.
- MDP tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan negosiasi antara pengadu, teradu, pasien, dan/atau kuasanya (Pasal 31 ayat (3) Permenkes 12/2024). Karena itu penyelesaian di luar pengadilan dilakukan oleh fasilitas dan para pihak sendiri, atau dengan bantuan pihak ketiga yang netral.
8.2 Prinsip komunikasi dengan pasien dan keluarga
| Prinsip | Praktiknya |
|---|---|
| Empati lebih dulu | Akui perasaan dan kekhawatiran keluarga sebelum menjelaskan. |
| Fakta, bukan spekulasi | Sampaikan apa yang diketahui dan sudah dicatat; katakan bila masih diperiksa. |
| Satu juru bicara | Tetapkan satu orang dari fasilitas untuk berkomunikasi agar pesan konsisten. |
| Jangan menjanjikan hasil | Hindari janji yang tidak dapat dipastikan. |
| Pengakuan kesalahan | Konsultasikan dengan bagian hukum sebelum menyatakan pengakuan kesalahan, karena dapat berdampak hukum. |
| Dokumentasi | Catat tanggal, peserta, dan pokok pembicaraan tiap pertemuan. |
8.3 Tahapan praktis
- Pertemuan awal dengan keluarga dan perwakilan fasilitas: dengarkan, jelaskan fakta, catat keberatan.
- Telaah internal oleh komite terkait untuk memastikan fakta, tanpa mengintervensi kewenangan MDP.
- Mediasi dengan pihak ketiga yang netral bila belum ada titik temu.
- Kesepakatan tertulis yang ditandatangani semua pihak, menyatakan isi penyelesaian dan penutupan perselisihan.
- Tindak lanjut mutu: perbaiki sistem yang menjadi akar masalah.
Tata cara mediasi mengikuti peraturan yang berlaku dan kesepakatan para pihak. Libatkan penasihat hukum agar kesepakatan sah dan mengikat.
Bab 9. Persetujuan Tindakan dan Komunikasi
Setiap tindakan pelayanan perseorangan harus mendapat persetujuan setelah pasien mendapat penjelasan yang memadai (Pasal 293 UU 17/2023). Persetujuan tertulis wajib sebelum tindakan invasif dan/atau berisiko tinggi.
9.1 Isi penjelasan
| Unsur penjelasan (Pasal 293 ayat (3) UU 17/2023) | Contoh cara menyampaikan |
|---|---|
| Diagnosis | Sebut diagnosis kerja dengan bahasa yang dipahami pasien. |
| Indikasi | Mengapa tindakan atau terapi ini dianjurkan. |
| Tindakan yang dilakukan dan tujuannya | Apa yang dikerjakan dan hasil yang diharapkan. |
| Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi | Sebut risiko yang bermakna dan kemungkinannya secara jujur. |
| Alternatif tindakan lain dan risikonya | Termasuk pilihan lain yang tersedia. |
| Risiko bila tindakan tidak dilakukan | Konsekuensi menunda atau menolak. |
| Prognosis setelah tindakan | Perkiraan perjalanan dan pemulihan. |
Pasien juga mendapat penjelasan atas biaya pelayanan kesehatan yang diterimanya (Pasal 294 ayat (1) UU 17/2023).
9.2 Siapa yang memberi persetujuan dan bentuknya
- Persetujuan dapat lisan atau tertulis (Pasal 293 ayat (4) UU 17/2023); wajib tertulis sebelum tindakan invasif dan/atau berisiko tinggi (ayat (5)).
- Diberikan oleh pasien sendiri (ayat (6)). Bila pasien tidak cakap, oleh yang mewakili (ayat (7)).
- Persetujuan tertulis ditandatangani pasien atau yang mewakili dan disaksikan oleh salah seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan (ayat (8)).
- Pasien berhak menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali tindakan untuk pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah (Pasal 276 huruf d UU 17/2023).
9.3 Keadaan gawat darurat
Bila pasien tidak cakap dan memerlukan tindakan gawat darurat tetapi tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, tidak diperlukan persetujuan tindakan (Pasal 293 ayat (9) UU 17/2023). Tindakan itu dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik pasien yang diputuskan oleh tenaga yang memberikan pelayanan (ayat (10)), dan diinformasikan kepada pasien setelah pasien cakap atau yang mewakili hadir (ayat (11)). Catat semua unsur itu: kondisi, upaya mencari pihak yang mewakili, alasan keputusan, dan waktu.
9.4 Kesalahan yang sering terjadi
| Kesalahan | Perbaikan |
|---|---|
| Formulir ditandatangani tanpa penjelasan | Jelaskan lebih dulu; catat bahwa penjelasan telah diberikan, oleh siapa, dan kapan. |
| Penjelasan hanya risiko ringan | Sebut risiko yang bermakna, termasuk komplikasi serius. |
| Tidak memuat alternatif | Cantumkan alternatif dan risikonya. |
| Ditandatangani orang yang tidak berwenang | Pastikan pasien cakap atau pihak yang mewakili sah. |
| Tidak ada saksi tenaga kesehatan | Libatkan saksi sesuai ayat (8). |
| Persetujuan lama dipakai untuk tindakan baru | Persetujuan baru untuk tindakan yang berbeda atau perubahan rencana besar. |
9.5 Teknik komunikasi yang membantu
- Teach-back: minta pasien menjelaskan kembali dengan kata-katanya agar terlihat apa yang dipahami.
- Bahasa sederhana dan alat bantu gambar bila perlu.
- Beri waktu bertanya, dan catat pertanyaan penting beserta jawabannya.
- Sertakan keluarga bila pasien menghendaki.
9.6 Hak pasien terkait informasi dan persetujuan
| Hak pasien (Pasal 276 UU 17/2023) | Artinya bagi pelayanan Anda |
|---|---|
| a. Mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya | Jawab pertanyaan pasien tentang kondisinya secara jujur dan jelas. |
| b. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan yang diterimanya | Jelaskan tindakan, tujuan, risiko, dan alternatif sebelum bertindak. |
| c. Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu | Standar profesi menjadi ukuran mutu. |
| d. Menolak atau menyetujui tindakan medis | Hargai penolakan pasien yang cakap dan catat (lihat Skenario 7). |
| e. Mendapatkan akses terhadap informasi dalam rekam medis | Siapkan prosedur permintaan informasi rekam medis. |
| f. Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain | Jangan menghalangi permintaan pendapat kedua. |
| g. Mendapatkan hak lain sesuai peraturan perundang-undangan | Hak lain dapat bersumber dari peraturan lain. |
9.7 Kapan hak menolak tidak berlaku
Pasal 276 huruf d UU 17/2023 mengecualikan tindakan medis untuk pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah. Pasal 4 ayat (3) UU 17/2023 menambahkan bahwa hak menerima atau menolak tindakan setelah menerima informasi lengkap tidak berlaku pada:
- seseorang yang penyakitnya dapat secara cepat menular kepada masyarakat secara lebih luas;
- penanggulangan kejadian luar biasa atau wabah;
- seseorang yang tidak sadarkan diri atau dalam keadaan gawat darurat; dan
- seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan.
Di luar keadaan tersebut, penolakan oleh pasien yang cakap harus dihormati, dan seluruh proses penjelasan serta penolakannya dicatat. Bagi rumah sakit, penolakan atau penghentian pengobatan oleh pasien atau keluarganya yang dapat berakibat kematian, setelah ada penjelasan medis yang komprehensif, membebaskan rumah sakit dari tanggung jawab hukum (Pasal 192 ayat (1) UU 17/2023). Karena itu penjelasan dan penolakan tersebut perlu terdokumentasi lengkap.
Bab 10. Rekam Medis sebagai Alat Pelindung
Rekam medis adalah bukti utama dalam proses disiplin, pidana, maupun perdata. Catatan yang lengkap, tepat waktu, dan bertanda tangan menjawab sebagian besar pertanyaan sebelum ditanyakan.
10.1 Kewajiban menurut UU 17/2023
| Pasal | Isi | Artinya di praktik |
|---|---|---|
| 296 ayat (1) | Setiap tenaga yang memberi pelayanan perseorangan wajib membuat rekam medis. | Tidak ada pelayanan tanpa catatan. |
| 296 ayat (2) | Di fasilitas selain praktik mandiri, penyelenggaraan rekam medis menjadi tanggung jawab fasilitas. | Sistem, penyimpanan, dan akses diatur fasilitas. |
| 296 ayat (3) | Rekam medis harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan. | Hindari menunda hingga akhir pekan atau akhir bulan. |
| 296 ayat (4) | Setiap catatan dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan tenaga yang memberi pelayanan atau tindakan. | Identitas dan waktu nyata pada tiap catatan. |
| 296 ayat (5) | Rekam medis disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh tenaga dan pimpinan fasilitas. | Akses terbatas dan terkontrol. |
| 297 ayat (1)–(3) | Dokumen rekam medis milik fasilitas; pasien berhak mengakses informasinya; fasilitas wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data. | Pasien dapat meminta informasi; fasilitas menjaga integritas data. |
| 301 | Tenaga wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien; pembukaannya hanya untuk kepentingan tertentu. | Buka rahasia hanya sesuai dasar hukum. |
Tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis juga merupakan salah satu jenis pelanggaran disiplin (Pasal 4 ayat (1) huruf n Permenkes 3/2025). Ketentuan lebih lanjut mengenai rekam medis diatur dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 299 UU 17/2023).
10.2 Ciri catatan yang melindungi
| Ciri | Contoh praktik |
|---|---|
| Lengkap | Anamnesis, pemeriksaan, diagnosis, rencana, tindakan, edukasi, dan persetujuan. |
| Tepat waktu | Dicatat segera; bila tertunda, tulis keterlambatan dengan waktu nyata. |
| Terbaca dan bernama | Nama, waktu, tanda tangan pada tiap catatan. |
| Faktual | Tulis temuan dan tindakan, bukan opini atau tuduhan terhadap sejawat. |
| Mencantumkan alasan klinis | Alasan memilih atau menunda tindakan, perubahan rencana, dan rujukan. |
| Mencatat komunikasi | Penjelasan kepada pasien dan keluarga, pertanyaan, dan jawabannya. |
10.3 Koreksi dan tambahan catatan
- Koreksi catatan dengan cara yang lazim: coret satu garis agar tulisan lama masih terbaca, tulis yang benar, beri paraf, tanggal, dan waktu. Pada sistem elektronik, gunakan fitur koreksi yang menyimpan riwayat.
- Tambahan catatan yang dibuat belakangan ditulis dengan tanggal dan waktu sebenarnya, ditandai sebagai tambahan, dan menyebut alasannya.
- Jangan pernah menghapus, menimpa, atau menyisipkan catatan seolah dibuat pada waktu sebelumnya, terutama setelah ada keluhan atau masalah.
10.4 Dokumen yang melengkapi rekam medis
- Lembar persetujuan tindakan dan penjelasan biaya.
- Surat penugasan klinis dan SPO yang berlaku pada saat tindakan.
- Surat rujukan dan bukti serah terima pasien.
- Hasil penunjang dan konsultasi.
- Catatan keluhan atau insiden dan tindak lanjutnya.
10.5 Pasien dan keluarga meminta rekam medis
Pasien berhak mengakses informasi yang terdapat dalam rekam medis (Pasal 276 huruf e UU 17/2023; Pasal 297 ayat (2) UU 17/2023). Dokumen rekam medis milik fasilitas (Pasal 297 ayat (1) UU 17/2023). Tetapkan prosedur permintaan informasi yang jelas di fasilitas, dan koordinasikan dengan bagian hukum bila permintaan berkaitan dengan sengketa.
10.6 Kewajiban fasilitas menurut PP 28/2024
| Pasal PP 28/2024 | Isi | Catatan praktis |
|---|---|---|
| Pasal 777 | Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis. | Berlaku bagi semua fasilitas. |
| Pasal 778 ayat (3) | Rekam medis berisi data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan, termasuk persetujuan tindakan pelayanan kesehatan. | Lembar persetujuan menjadi bagian rekam medis. |
| Pasal 779 | Rekam medis wajib diselenggarakan secara elektronik. Bila terhambat teknis, dapat dipakai rekam medis nonelektronik sampai hambatan selesai. | Catat hambatan dan waktu peralihan. |
| Pasal 780 | Fasilitas wajib mencatat dan mendokumentasikan seluruh tindakan secara lengkap dan jelas, menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data, serta menjamin pelindungan data dan informasi pasien. | Kewajiban sistem, bukan hanya tenaga. |
| Pasal 781 | Rekam medis elektronik wajib terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional, termasuk pada pelayanan telemedisin. | Berlaku juga bagi telemedisin. |
| Pasal 782 | Pengisian rekam medis elektronik dimulai dari pasien masuk sampai pasien pulang, dirujuk, atau meninggal. | Rentang pencatatan mencakup seluruh episode. |
| Pasal 784 | Dokumen rekam medis milik fasilitas pelayanan kesehatan; fasilitas wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan datanya. | Pasien berhak atas informasinya, bukan dokumennya. |
| Pasal 785 | Isi rekam medis wajib dijaga kerahasiaannya oleh semua pihak yang terlibat dalam pelayanan, walaupun pasien telah meninggal dunia. | Kerahasiaan berlanjut setelah pasien meninggal. |
10.7 Membuka isi rekam medis
| Keadaan | Ketentuan | Dasar |
|---|---|---|
| Bentuk permintaan | Permintaan pembukaan isi rekam medis harus tertulis, secara elektronik atau nonelektronik, dan pembukaan dilakukan terbatas sesuai kebutuhan. | Pasal 783 ayat (2) sampai (4) PP 28/2024 |
| Dengan persetujuan pasien | Untuk pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien; permintaan pasien sendiri; atau kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan kesehatan. | Pasal 783 ayat (5) PP 28/2024 |
| Pasien tidak cakap | Persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya. Keluarga terdekat meliputi suami atau istri, anak yang sudah dewasa, orang tua kandung, dan/atau saudara kandung; selain itu dapat dilakukan oleh ahli waris. Bila keluarga terdekat dan ahli waris tidak dapat memberi persetujuan karena tidak diketahui keberadaannya, tidak cakap secara hukum, meninggal dunia, atau tidak ada, persetujuan tidak diperlukan. | Pasal 783 ayat (6) sampai (9) PP 28/2024 |
| Tanpa persetujuan pasien | Untuk permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; penanggulangan kejadian luar biasa, wabah, atau bencana; pendidikan dan penelitian secara terbatas; pelindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain; atau kepentingan lain yang diatur peraturan perundang-undangan. Permintaan diajukan oleh pihak atau institusi yang berwenang. | Pasal 783 ayat (11) dan (12) PP 28/2024 |
| Keperluan administrasi dan pembiayaan | Dilakukan secara tertulis dan/atau elektronik melalui persetujuan umum pada saat registrasi pasien. | Pasal 783 ayat (10) PP 28/2024 |
10.8 Rahasia kesehatan pribadi pasien
- Setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan wajib menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien (Pasal 301 ayat (1) UU 17/2023; Pasal 788 ayat (2) PP 28/2024). Setiap fasilitas pelayanan kesehatan juga harus menyimpannya (Pasal 788 ayat (1) PP 28/2024).
- Rahasia itu meliputi identitas pasien, data dan informasi kesehatan (anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, diagnosis, pengobatan, dan/atau tindakan), serta hal lain yang berkenaan dengan pasien; identitas dan data kesehatan merupakan bagian dari rekam medis (Pasal 788 ayat (3) dan (4) PP 28/2024).
- Kewajiban menyimpan rahasia berlaku bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, pimpinan dan manajemen fasilitas, tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan, tenaga lain yang memiliki data kesehatan pasien, dan pihak lain yang terlibat dalam pelayanan (Pasal 789 PP 28/2024).
- Kerahasiaan tidak berlaku untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum; penanggulangan kejadian luar biasa, wabah, atau bencana; kepentingan pendidikan dan penelitian secara terbatas; pelindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain; pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien; permintaan pasien sendiri; kepentingan administratif, pembayaran asuransi, atau jaminan pembiayaan kesehatan; dan kepentingan lain yang diatur peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (4) UU 17/2023; Pasal 301 ayat (2) UU 17/2023).
- Fasilitas harus menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atas data kesehatan pribadi pasien (Pasal 791 ayat (1) PP 28/2024).
Bab 11. Peran Pimpinan Fasilitas dan Komite
Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatannya (Pasal 193 UU 17/2023). Fasilitas menyelenggarakan rekam medis (Pasal 296 ayat (2) UU 17/2023), dan menetapkan SPO (Pasal 291 ayat (4) UU 17/2023). Mempekerjakan tenaga tanpa SIP dapat dipidana (Pasal 442 UU 17/2023).
11.1 Kewajiban inti pimpinan
| Bidang | Tindakan | Dasar |
|---|---|---|
| Legalitas tenaga | Pastikan setiap tenaga memiliki STR dan SIP yang berlaku sesuai tempat praktik; buat pengingat masa berlaku. | Pasal 260, 263–264, dan 442 UU 17/2023 |
| SPO | Tetapkan, perbarui, dan sosialisasikan SPO; dokumentasikan nomor dan tanggal berlaku. | Pasal 291 ayat (4) UU 17/2023 |
| Surat penugasan klinis | Terbitkan sesuai kompetensi; simpan sebagai bukti kewenangan. | Pasal 10 ayat (2) Permenkes 3/2025 |
| Rekam medis | Sediakan sistem yang menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaan data. | Pasal 296–297 UU 17/2023 |
| Pendampingan hukum | Tetapkan jalur cepat bagi tenaga yang menerima surat MDP, panggilan penyidik, atau somasi. | Pasal 308 dan 310 UU 17/2023 |
| Mutu dan keselamatan | Kelola insiden dan pelajari akar masalah tanpa mencari kambing hitam. | Pasal 193 UU 17/2023; SPO internal |
11.2 Menyesuaikan kebijakan internal pasca putusan
| Tindakan | Tenggat yang disarankan |
|---|---|
| Inventarisasi SOP dan kebijakan yang menyebut kewenangan Menteri atas MDP, tim pemeriksa provinsi, atau Kepmenkes 775/2025 | 30 hari |
| Pastikan sanksi internal tidak bersandar semata-mata pada Kepmenkes 775/2025 | 30 hari |
| Audit STR, SIP, dan surat penugasan klinis seluruh tenaga | 30 hari |
| Siapkan alur 24 jam untuk surat MDP dan panggilan penyidik | 30 hari |
| Latih tenaga tentang persetujuan tindakan dan rekam medis | 90 hari |
| Tinjau perlindungan asuransi tanggung gugat profesional | 90 hari |
| Pantau pengumuman pencabutan dan aturan pengganti secara berkala | Berkelanjutan |
Tenggat di atas adalah saran praktis, bukan kewajiban hukum.
11.3 Komite etik dan hukum
- Komite internal bekerja untuk pembelajaran dan pencegahan, serta tidak mengambil alih kewenangan MDP dalam menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin.
- Jaga kerahasiaan pembahasan kasus; batasi akses dokumen.
- Dokumentasikan telaah internal dengan fakta, bukan kesimpulan hukum.
- Pisahkan pembinaan internal dari proses disiplin; sanksi internal harus proporsional dan berdasar dokumen yang jelas.
11.4 Asuransi tanggung gugat profesional
Fasilitas dan tenaga dapat mempertimbangkan perlindungan asuransi tanggung gugat profesional. Pelajari cakupan, pengecualian, kewajiban pemberitahuan, dan batas waktu klaim. Banyak polis mensyaratkan pemberitahuan segera begitu ada keluhan atau somasi; terlambat memberitahu dapat membahayakan klaim. Konsultasikan isi polis dengan penasihat hukum atau broker yang kompeten.
11.5 Legalitas tenaga: STR, SIP, dan akibat hukumnya
| Hal | Ketentuan | Dasar |
|---|---|---|
| STR | Diterbitkan Konsil dan berlaku seumur hidup. | Pasal 260 ayat (2) dan (4) UU 17/2023 |
| SIP | Diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota, berlaku 5 tahun, dan tidak berlaku bila tempat praktik berubah. | Pasal 263 dan 264 UU 17/2023 |
| Kondisi tertentu | Dalam kondisi tertentu, tenaga yang memberikan pelayanan tidak memerlukan SIP di tempat tersebut. Menteri juga dapat memberikan surat tugas kepada dokter spesialis atau dokter gigi spesialis tertentu yang telah memiliki SIP untuk bekerja pada fasilitas tertentu tanpa SIP di tempat itu. | Pasal 265 dan 267 ayat (1) UU 17/2023 |
| Larangan | Setiap orang dilarang menggunakan identitas atau cara yang menimbulkan kesan sebagai tenaga ber-STR dan/atau SIP, dan dilarang praktik tanpa STR dan/atau SIP. | Pasal 312 UU 17/2023 |
| Sanksi administratif | Tenaga yang praktik tanpa STR dan/atau SIP dikenai denda administratif; tata caranya diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Pasal 313 UU 17/2023 |
| Pidana bagi yang mempekerjakan | Mempekerjakan tenaga yang tidak mempunyai SIP diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000. | Pasal 442 UU 17/2023 |
11.6 Kewajiban rumah sakit yang berkaitan dengan risiko hukum
Pasal 189 ayat (1) UU 17/2023 memuat kewajiban setiap rumah sakit. Yang paling berkaitan dengan pencegahan masalah hukum adalah:
- memberikan pelayanan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektif sesuai standar pelayanan rumah sakit (huruf b);
- memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai kemampuan pelayanannya (huruf c);
- membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan sebagai acuan melayani pasien (huruf g);
- menyelenggarakan rekam medis (huruf h) dan melaksanakan sistem rujukan (huruf j);
- menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi, etika, dan peraturan perundang-undangan (huruf k);
- memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien serta menghormati dan melindungi hak pasien (huruf l dan m);
- membuat daftar tenaga medis yang berpraktik serta tenaga kesehatan lainnya (huruf q);
- menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (huruf r); dan
- melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas (huruf s).
Pelanggaran atas kewajiban itu dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan (Pasal 189 ayat (2) UU 17/2023). Di sisi lain rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum bila pasien atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan setelah penjelasan medis yang komprehensif, dan tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas menyelamatkan nyawa manusia (Pasal 192 UU 17/2023).
Bab 12. Skenario Ilustratif dan Latihan
Seluruh skenario berikut rekaan untuk berlatih. Bukan kasus nyata, dan tidak merujuk pada orang atau fasilitas tertentu. Analisis bersifat gambaran umum, bukan kesimpulan hukum.
Skenario 1. Rujukan yang terlambat
Situasi. Seorang bidan di puskesmas menangani ibu bersalin dengan tanda bahaya. Rujukan baru dilakukan setelah beberapa jam. Bayi lahir dengan komplikasi. Keluarga mengadu ke MDP.
Isu. Jenis b (tidak merujuk ke yang kompeten) dan d (mengabaikan tanggung jawab profesi).
Langkah yang tepat. Susun kronologi dengan waktu tiap penilaian dan keputusan; lampirkan partograf atau catatan pemantauan, SPO rujukan, dan bukti komunikasi dengan fasilitas tujuan. Tanggapi dalam 5 hari kerja.
Pelajaran. Catat waktu keputusan rujukan dan alasannya sejak awal; kenali tanda bahaya dan ambang rujukan SPO.
Diskusi. Dokumen apa yang menunjukkan kapan tanda bahaya pertama dikenali? Siapa yang berwenang memutuskan rujukan di fasilitas Anda?
Skenario 2. Persetujuan yang formalitas
Situasi. Pasien menandatangani formulir bedah elektif tanpa pernah dijelaskan risiko dan alternatifnya. Terjadi komplikasi yang tercantum kecil pada formulir. Pasien menggugat.
Isu. Pasal 293 ayat (3) UU 17/2023 dan jenis h; persetujuan tertulis wajib sebelum tindakan invasif (ayat (5)).
Langkah yang tepat. Kumpulkan formulir, catatan penjelasan, dan saksi. Ajukan permohonan rekomendasi MDP (Pasal 308 ayat (4) UU 17/2023). Tempuh penyelesaian di luar pengadilan (Pasal 310 UU 17/2023).
Pelajaran. Tanda tangan tanpa penjelasan adalah titik lemah. Catat bahwa penjelasan diberikan, isinya, dan pertanyaan pasien.
Diskusi. Bagaimana formulir di tempat Anda mencatat alternatif dan risiko bila tidak dilakukan?
Skenario 3. Catatan yang diubah
Situasi. Setelah keluarga mengeluh, seorang perawat menambahkan catatan pemantauan yang tampak dibuat sebelum kejadian. Audit sistem menunjukkan waktu penulisan yang sebenarnya.
Isu. Integritas rekam medis (Pasal 296 ayat (4) UU 17/2023; Pasal 297 ayat (3) UU 17/2023); jenis n.
Langkah yang tepat. Hentikan penambahan. Laporkan kepada atasan, jelaskan apa adanya, dan biarkan penasihat hukum mengarahkan langkah. Catatan tambahan yang sah memakai waktu nyata dan alasan.
Pelajaran. Ketidakjujuran catatan sering lebih merugikan daripada masalah klinis awalnya.
Diskusi. Fitur apa pada sistem Anda yang menyimpan riwayat perubahan?
Skenario 4. Panggilan penyidik setelah kematian
Situasi. Seorang dokter jaga IGD dipanggil penyidik setelah pasien meninggal beberapa jam setelah dipulangkan. Keluarga melapor.
Isu. Pasal 440 ayat (2) UU 17/2023 dan rekomendasi MDP (Pasal 308 UU 17/2023).
Langkah yang tepat. Beri tahu fasilitas dan penasihat hukum; kumpulkan rekam medis IGD, hasil pemeriksaan, edukasi pulang, dan SPO; tanyakan apakah permohonan rekomendasi MDP telah diajukan secara tertulis; jangan menyentuh catatan.
Pelajaran. Catat kriteria pemulangan dan edukasi tanda bahaya.
Diskusi. Apa isi catatan pemulangan yang menunjukkan penilaian risiko?
Skenario 5. Promosi berlebihan dan imbalan rekanan
Situasi. Sebuah klinik mengunggah materi yang menyebut layanannya “pasti berhasil” dan menyebut keahlian yang tidak sesuai kompetensi dokternya. Dokter yang sama menerima imbalan dari apotek rekanan setiap kali pasien diarahkan menebus resep di sana.
Isu. Jenis q (iklan diri berlebihan; kick back atau fee splitting; informasi yang tidak jujur dan akurat) dan jenis m huruf b (obat demi keuntungan finansial, termasuk kerja sama dengan pihak ketiga).
Langkah yang tepat. Hentikan materi dan perjanjian imbalan; susun kebijakan promosi yang memuat informasi layanan yang sah, patut, jujur, dan akurat; pastikan resep diarahkan semata berdasar kebutuhan pasien.
Pelajaran. Edukasi publik berbeda dari promosi diri, dan imbalan dari pihak ketiga dapat memengaruhi independensi profesi.
Diskusi. Siapa yang menyetujui materi publik dan perjanjian kerja sama di fasilitas Anda?
Skenario 6. Tenaga tanpa SIP
Situasi. Pimpinan klinik mempekerjakan seorang dokter yang SIP-nya habis masa berlakunya dan belum diperpanjang.
Isu. Pasal 442 UU 17/2023 bagi yang mempekerjakan; praktik tanpa izin bagi tenaga; Pasal 264 UU 17/2023 mengenai masa berlaku SIP.
Langkah yang tepat. Hentikan penugasan klinis sampai izin berlaku; audit seluruh SIP; sistem pengingat masa berlaku.
Pelajaran. Legalitas tenaga adalah tanggung jawab fasilitas dan tenaga.
Diskusi. Siapa yang memantau tanggal berakhir SIP tiap tenaga di fasilitas Anda?
Skenario 7. Pasien menolak tindakan
Situasi. Pasien dewasa yang sadar menolak tindakan yang dianjurkan dokter setelah diberi penjelasan. Dua hari kemudian kondisinya memburuk dan keluarga menyatakan dokter “tidak berusaha”.
Isu. Hak pasien menolak tindakan medis (Pasal 276 huruf d UU 17/2023 dan Pasal 4 ayat (1) huruf h UU 17/2023), penjelasan memadai termasuk risiko bila tindakan tidak dilakukan (Pasal 293 ayat (3) huruf f UU 17/2023), pengecualian hak menolak (Pasal 4 ayat (3) UU 17/2023), dan tanggung jawab rumah sakit bila pasien menolak pengobatan setelah penjelasan medis yang komprehensif (Pasal 192 ayat (1) UU 17/2023).
Langkah yang tepat. Pastikan pasien cakap dan tidak termasuk pengecualian; catat isi penjelasan, risiko bila menolak, alternatif yang ditawarkan, dan pernyataan penolakan dengan tanda tangan serta saksi; lanjutkan perawatan lain yang disetujui; tawarkan untuk meninjau ulang keputusan.
Pelajaran. Penolakan yang terdokumentasi dengan baik menunjukkan bahwa keputusan ada pada pasien yang telah memahami risikonya.
Diskusi. Apakah formulir penolakan di fasilitas Anda memuat risiko bila tindakan tidak dilakukan?
Skenario 8. Permintaan salinan rekam medis oleh keluarga
Situasi. Anak seorang pasien yang meninggal meminta salinan seluruh rekam medis ayahnya secara lisan di loket.
Isu. Pembukaan isi rekam medis harus berdasarkan permintaan tertulis, terbatas sesuai kebutuhan, dan persetujuan oleh keluarga terdekat atau ahli waris bila pasien tidak cakap atau telah meninggal (Pasal 783 ayat (2), (4), (6) sampai (8) PP 28/2024); kerahasiaan berlanjut walaupun pasien meninggal (Pasal 785 PP 28/2024); jenis i.
Langkah yang tepat. Minta permintaan tertulis yang menyebut kepentingannya; verifikasi hubungan keluarga atau kedudukan sebagai ahli waris; serahkan informasi sebatas kebutuhan; catat penyerahan dan identitas penerima.
Pelajaran. Permintaan lisan tanpa verifikasi merupakan celah pelanggaran rahasia kesehatan.
Diskusi. Siapa di fasilitas Anda yang berwenang menyerahkan informasi rekam medis dan dokumen apa yang dicatat?
Bab 13. Perangkat Kerja
13.1 Daftar periksa harian tenaga medis dan tenaga kesehatan
| Pertanyaan | Dasar | Ya/Tidak |
|---|---|---|
| STR aktif dan SIP sesuai tempat praktik? | Pasal 260 dan 264 UU 17/2023 | |
| Tindakan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan SPO? | Pasal 291 dan 274 UU 17/2023 | |
| Pasien mendapat penjelasan yang memadai, dan persetujuan tercatat? | Pasal 293 UU 17/2023 | |
| Rekam medis dilengkapi dengan nama, waktu, dan tanda tangan? | Pasal 296 UU 17/2023 | |
| Rujukan dilakukan tepat waktu dan terdokumentasi? | Pasal 4 Permenkes 3/2025 | |
| Pertolongan pertama diberikan pada pasien gawat darurat? | Pasal 275 ayat (1) dan Pasal 438 UU 17/2023 | |
| Rahasia kesehatan terjaga di semua kanal komunikasi? | Pasal 301 UU 17/2023 | |
| Keterangan medis hanya setelah pemeriksaan? | Pasal 4 Permenkes 3/2025 | |
| Informasi layanan sah, patut, jujur, akurat, dan tanpa imbalan dari pihak ketiga? | Pasal 4 ayat (1) huruf q Permenkes 3/2025 |
13.2 Saat surat MDP diterima
| Waktu | Tindakan |
|---|---|
| Hari 0 (24 jam) | Baca surat, catat batas waktu; beri tahu fasilitas dan penasihat hukum; amankan rekam medis asli. |
| Hari 1–2 | Susun kronologi dan kumpulkan dokumen: rekam medis, SPO, surat penugasan klinis, STR dan SIP. |
| Hari 3–4 | Tulis tanggapan atas tiap dugaan; periksa konsistensi dengan catatan. |
| Hari 5 (hari kerja) | Kirim tanggapan melalui sistem atau surat; simpan bukti pengiriman. |
| Sepanjang proses | Hadiri sidang; ajukan saksi dan ahli bila perlu; siapkan tanggapan akhir (2 hari kerja). |
13.3 Templat kronologi
| Tanggal dan waktu | Peristiwa | Pelaku | Rujukan dokumen |
|---|---|---|---|
| [tanggal, jam] | [apa yang terjadi, faktual] | [nama atau peran] | [halaman rekam medis] |
| [tanggal, jam] | [penilaian dan keputusan klinis] | [nama atau peran] | [halaman rekam medis] |
| [tanggal, jam] | [penjelasan kepada pasien atau keluarga] | [nama atau peran] | [lembar persetujuan] |
| [tanggal, jam] | [tindakan dan hasil] | [nama atau peran] | [halaman rekam medis] |
13.4 Templat surat tanggapan
Kepada Yth. Ketua Majelis Disiplin Profesi di [alamat]. Perihal: Tanggapan atas Pengaduan Nomor [nomor] tanggal [tanggal]. Dengan hormat, saya [nama, profesi, nomor STR dan SIP] menyampaikan tanggapan: (1) Kronologi sebagaimana lampiran 1. (2) Tanggapan atas dugaan jenis pelanggaran [huruf dan uraian] sebagaimana lampiran 2. (3) Dokumen pendukung: rekam medis (lampiran 3), SPO (lampiran 4), surat penugasan klinis (lampiran 5), STR dan SIP (lampiran 6). Demikian disampaikan. Hormat saya, [nama dan tanda tangan], [tanggal].
Templat ini kerangka umum. Sesuaikan isi dengan fakta, formulir sistem yang berlaku, dan arahan penasihat hukum.
13.5 Daftar dokumen bukti
- Rekam medis lengkap dan hasil penunjang.
- Lembar persetujuan tindakan dan catatan penjelasan.
- SPO dan standar pelayanan yang relevan, dengan nomor dan tanggal berlaku.
- Surat penugasan klinis, STR, dan SIP.
- Surat rujukan dan bukti serah terima.
- Catatan komunikasi dengan pasien atau keluarga.
- Catatan insiden dan telaah internal.
13.6 Daftar periksa pimpinan fasilitas
| Pertanyaan | Ya/Tidak |
|---|---|
| Semua tenaga memiliki STR dan SIP yang berlaku? | |
| SPO terbaru tersedia dan tersosialisasi? | |
| Surat penugasan klinis diterbitkan sesuai kompetensi? | |
| Sistem rekam medis menjaga integritas dan riwayat perubahan? | |
| Ada alur 24 jam untuk surat MDP dan panggilan penyidik? | |
| Kebijakan promosi dan kerja sama mencegah iklan berlebihan serta imbalan dari pihak ketiga? | |
| Ada pemantauan pengumuman pencabutan dan aturan pengganti? |
Lampiran A. Pasal yang Dibatalkan
Amar menyebut pasal dan ayat tertentu, bukan seluruh peraturan. Pasal lain pada peraturan yang sama tidak dinyatakan tidak sah. Satu pengecualian: Kepmenkes 775/2025 dibatalkan seluruhnya.
A.0 Alasan Mahkamah Agung
MA menilai peraturan turunan harus mengikuti UU 17/2023 sebagaimana dimaknai Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK 182/PUU-XXII/2024. Pertimbangannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:
| Kelompok | Ketentuan yang dibatalkan | Bertentangan dengan |
|---|---|---|
| Kolegium | Pasal 704 ayat (3), Pasal 707 ayat (2), Pasal 710 ayat (1), dan Pasal 711 PP 28/2024 | Pasal 272 ayat (5) UU 17/2023 juncto Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 |
| Konsil | Pasal 594 ayat (1), Pasal 678 ayat (2), Pasal 694 ayat (1), Pasal 696 ayat (1) dan (2), Pasal 700 ayat (1), Pasal 702 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 703, serta Pasal 705 ayat (4) huruf d dan f PP 28/2024 | Pasal 268 ayat (2) UU 17/2023 juncto Putusan MK 182/PUU-XXII/2024 |
| MDP | Pasal 712 ayat (1) dan (3), Pasal 713 ayat (1), Pasal 714 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Pasal 716 ayat (1) dan (2), Pasal 717 ayat (1) dan (2), serta Pasal 718 PP 28/2024 | Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023 juncto Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 |
| Permenkes 12/2024 dan Permenkes 3/2025 | Pasal-pasal yang disebut dalam amar. Keduanya merupakan pelaksanaan Pasal 703, 711, 713, dan 718 PP 28/2024 | Pasal 268 ayat (2), Pasal 272 ayat (5), Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023 |
| Kepmenkes 775/2025 | Seluruhnya. Terbit berdasarkan Pasal 4 Permenkes 3/2025; menurut MA, meskipun berbentuk keputusan, substansinya merupakan pengaturan (regeling) | Pasal 421 ayat (2) huruf b dan ayat (3) UU 17/2023 juncto Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 |
- Dalam pertimbangannya MA menyatakan bahwa MDP tidak lagi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, melainkan oleh organ khusus yang dibentuk Konsil Kesehatan Indonesia.
- Permohonan menyebut Pasal 712 ayat (2) PP 28/2024, tetapi MA menilai yang tepat dinyatakan bertentangan adalah Pasal 712 ayat (1) dan (3).
- Pasal 711 PP 28/2024 tidak tercantum dalam petitum, tetapi MA menyatakannya bertentangan demi kepastian hukum karena memberi Menteri kewenangan menerbitkan Peraturan Menteri tentang Kolegium Kesehatan Indonesia.
A.1 PP 28/2024 (diperintahkan dicabut oleh Presiden)
| Pasal | Isi aturan sebelum putusan | Dalam bahasa sehari-hari |
|---|---|---|
| 594 ayat (1) dan 678 ayat (2) | STR diterbitkan Konsil “atas nama Menteri”. | Penerbitan STR dikaitkan dengan nama Menteri. |
| 694 ayat (1) | Konsil di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. | Konsil dipandang berada di bawah Menteri. |
| 696 ayat (1) dan (2) | Konsil wajib berkoordinasi dengan Menteri. Jika pelaksanaan tugas tidak sesuai kebijakan Menteri, Menteri dapat “melakukan penyesuaian”. | Menteri dapat mengoreksi cara kerja Konsil. |
| 700 ayat (1); 702 ayat (1)–(3); 703 | Pimpinan Konsil diangkat Presiden atas usul Menteri. Menteri menyeleksi calon. Tata cara lebih lanjut diatur Permenkes. | Menteri memegang kunci pemilihan pimpinan Konsil. |
| 704 ayat (3) | Kolegium disahkan oleh Menteri. | Keberadaan Kolegium bergantung pada pengesahan Menteri. |
| 705 ayat (4) huruf d dan f | Standar profesi (disusun Kolegium bersama Konsil) dan kajian jenis dan kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan baru “ditetapkan oleh Menteri”. | Menteri menjadi penentu akhir standar profesi dan jenis profesi baru. |
| 707 ayat (2) | Menteri dapat “melakukan penyesuaian” jika tugas Kolegium tidak sesuai kebijakan Menteri. | Menteri dapat mengoreksi kerja Kolegium. |
| 710 ayat (1); 711 | Menteri menyeleksi anggota Kolegium Kesehatan Indonesia. Aturan lanjutan melalui Permenkes. | Menteri memilih anggota badan koordinasi para Kolegium. |
| 712 ayat (1) dan (3) | Menteri membentuk MDP dan MDP bertanggung jawab kepada Menteri. | MDP dibentuk dan dipertanggungjawabkan kepada Menteri. |
| 713 ayat (1) | MDP menegakkan disiplin berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan Menteri. | Pedoman kerja MDP datang dari Menteri. |
| 714 ayat (1) huruf a dan ayat (2) | MDP beranggota 9 orang, salah satu unsurnya perwakilan kementerian kesehatan. Anggota diangkat dan diberhentikan Menteri. | Unsur kementerian duduk di MDP dan Menteri mengangkat anggotanya. |
| 716 ayat (1) dan (2) | Menteri menyeleksi dan menetapkan anggota MDP. | Seleksi anggota MDP di tangan Menteri. |
| 717 ayat (1) dan (2) | MDP berkoordinasi dengan Menteri. Menteri dapat “melakukan penyesuaian”. | Menteri dapat mengoreksi kerja MDP. |
| 718 | Seleksi, pengangkatan, dan tata kerja MDP diatur dengan Permenkes. | Detail kerja MDP diatur Menteri. |
A.2 Permenkes 12/2024 (diperintahkan dicabut oleh Menteri)
Permenkes 12/2024 ditetapkan dan diundangkan pada 23 September 2024 (Berita Negara 2024 Nomor 570). Isinya mengatur seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan MDP. Berikut isi pasal yang dinyatakan tidak sah:
| Pasal | Isi aturan sebelum putusan | Dalam bahasa sehari-hari |
|---|---|---|
| 4 ayat (4) | Menteri dapat menetapkan konsil bagi kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan baru. | Menteri menentukan konsil untuk kelompok profesi baru. |
| 5 ayat (1) dan (2) | Menteri menyeleksi calon anggota Konsil Kesehatan Indonesia dan menetapkan panitia seleksi. | Seleksi anggota Konsil ada di tangan Menteri. |
| 12 ayat (1) | Panitia seleksi menyampaikan daftar calon pimpinan dan anggota Konsil kepada Menteri menurut peringkat. | Hasil seleksi diserahkan kepada Menteri. |
| 13 ayat (1) huruf b | Menteri menetapkan anggota Konsil masing-masing kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan. | Menteri menetapkan anggota konsil tiap profesi. |
| 19 | Syarat anggota Kolegium Kesehatan Indonesia: WNI, sehat jasmani dan rohani, usia paling tinggi 65 tahun, pernah praktik paling sedikit 10 tahun dan ber-STR, tidak pernah atau sedang menjalani sanksi disiplin, etik, dan hukum, serta tidak merangkap jabatan yang berpotensi konflik kepentingan. | Syarat calon anggota Kolegium Kesehatan Indonesia. |
| 24 ayat (1) dan (2) | Menteri membentuk MDP. MDP bertanggung jawab kepada Menteri melalui Konsil. | MDP berada di bawah Menteri. |
| 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) | Tiga dari sembilan anggota MDP berasal dari kementerian bidang kesehatan dan ditunjuk Menteri. | Unsur kementerian di MDP ditunjuk Menteri. |
| 27 ayat (1) dan (2) | Menteri membentuk panitia seleksi calon anggota MDP; panitia menyusun jadwal, menyelenggarakan seleksi, dan melaporkan hasil. | Seleksi anggota MDP dipegang Menteri. |
| 28 | Panitia seleksi mengumumkan seleksi calon anggota MDP dari unsur profesi, fasilitas pelayanan kesehatan, ahli hukum, dan masyarakat paling lambat 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir. | Tata cara pengumuman seleksi anggota MDP. |
| 30 ayat (3) dan (5) | Panitia seleksi menyampaikan daftar calon kepada Menteri; Menteri menetapkan anggota MDP. | Menteri menetapkan anggota MDP. |
| 32 ayat (1) | Ketua MDP atas nama Menteri menetapkan tim pemeriksa yang bersifat ad hoc untuk memeriksa pengaduan. | Tim pemeriksa dibentuk atas nama Menteri. |
| 34 ayat (2) | Anggota konsil tiap kelompok, anggota Kolegium Kesehatan Indonesia, dan anggota MDP ditetapkan dan diangkat Menteri. | Menteri yang mengangkat. |
| 38 ayat (2) | Pemberhentian karena tidak berkinerja baik didasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Menteri. | Menteri menilai kinerja dan dapat memberhentikan. |
| 39 ayat (1) dan (2) | Pemberhentian pimpinan Konsil ditetapkan Presiden atas usul Menteri; pemberhentian anggota konsil tiap kelompok, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan MDP ditetapkan Menteri. | Menteri memegang pemberhentian. |
| 41 ayat (2) dan (9) | Pemberhentian sementara pimpinan Konsil ditetapkan Presiden atas usul Menteri; permohonan pengaktifan kembali anggota diajukan kepada Menteri. | Menteri menentukan pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali. |
| 43 ayat (1), (2), dan (5) | Presiden atas usul Menteri, atau Menteri, dapat mengangkat anggota pengganti antarwaktu; pengganti dapat diusulkan kembali melalui seleksi menurut Permenkes ini. | Penggantian antarwaktu oleh Presiden atau Menteri. |
| 45 ayat (3) huruf c | Rapat pleno memutuskan penetapan laporan evaluasi pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri. | Laporan kerja lembaga profesi disampaikan kepada Menteri. |
| 48 ayat (1), (2), dan (3) | Menteri membina dan mengawasi Konsil, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan MDP, dapat melibatkan kementerian atau lembaga lain, agar selaras dengan kebijakan yang ditetapkan Menteri. | Menteri mengawasi lembaga profesi agar selaras kebijakan Menteri. |
Yang tidak disebut dalam amar dan tetap tertulis dalam Permenkes 12/2024, antara lain:
- Susunan MDP: 9 orang, yaitu 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 7 anggota, dengan unsur kementerian kesehatan 3, profesi 2, fasilitas pelayanan kesehatan 1, ahli hukum 1, dan masyarakat 2 (Pasal 25–26 Permenkes 12/2024). Dalam amar hanya Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Permenkes 12/2024 yang dibatalkan.
- MDP tidak melakukan mediasi, rekonsiliasi, dan negosiasi antara pengadu, teradu, pasien, dan/atau kuasanya (Pasal 31 ayat (3) Permenkes 12/2024).
- Fungsi MDP: menerima dan memverifikasi pengaduan, memeriksa, menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin, memutus dan menentukan sanksi, serta memberi rekomendasi (Pasal 31 ayat (2) Permenkes 12/2024).
- Definisi Kolegium sebagai “alat kelengkapan konsil” (Pasal 1 angka 6 Permenkes 12/2024) tidak disebut dalam amar, padahal Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 memaknai Kolegium sebagai unsur keanggotaan Konsil.
A.3 Permenkes 3/2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi (diperintahkan dicabut oleh Menteri)
| Pasal | Isi aturan sebelum putusan | Arti praktis |
|---|---|---|
| 3 ayat (2) | MDP dalam menjalankan tugas dan fungsi bersifat otonom dan independen. | Dinyatakan tidak sah oleh amar. |
| 4 ayat (2) dan (3) | Menteri dapat menetapkan jenis pelanggaran disiplin lain dan mengatur lebih lanjut jenis pelanggaran. | Menteri tidak lagi berwenang menambah atau menguraikan jenis pelanggaran. Ini dasar bagi Kepmenkes 775/2025. |
| 11 ayat (1), (2) huruf a, (3), (5) | Tim Pemeriksa provinsi bersifat ad hoc, dibentuk Ketua MDP atas nama Menteri. Lima orang, dua di antaranya wakil dinas kesehatan, diusulkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan memerlukan persetujuan Menteri. | Susunan tim yang memeriksa dugaan pelanggaran di provinsi kehilangan dasar hukum. |
| 23 | Peninjauan Kembali (PK) putusan MDP diajukan kepada Menteri dalam 10 hari kerja, atas alasan bukti baru, salah penerapan, atau konflik kepentingan, hanya sekali. | Jalur PK kepada Menteri kehilangan dasar di tingkat Permenkes. |
| 24 ayat (1) | Permohonan PK disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal lewat Sistem Informasi Kesehatan Nasional. | Tata cara pengajuan PK tidak sah. |
| 25 ayat (1) dan (2) | Menteri membentuk Tim PK dari ASN kementerian (paling banyak 5 orang: ahli hukum, pelayanan kesehatan, SDM kesehatan). | Tim PK internal kementerian tidak sah. |
| 32 ayat (1) | Menteri membina dan mengawasi penegakan disiplin profesi, dapat melibatkan Konsil dan dinas kesehatan. | Pengawasan disiplin oleh Menteri tidak sah (selaras Putusan MK 111/PUU-XXII/2024 tentang Pasal 421 UU 17/2023). |
A.4 Kepmenkes HK.01.07/MENKES/775/2025
Keputusan tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan ditetapkan Menteri Kesehatan pada 20 Agustus 2025 untuk melaksanakan Pasal 4 Permenkes 3/2025. Isinya empat diktum: KESATU menetapkan uraian 17 jenis pelanggaran dalam lampiran; KEDUA menyatakan uraian itu digunakan sebagai pedoman penegakan disiplin; KETIGA menugaskan Ketua MDP menetapkan tata cara penanganan pengaduan, tata cara pemberian rekomendasi, dan tata tertib sidang; KEEMPAT menyatakan keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan. MA menyatakan keputusan ini tidak sah seluruhnya dan memerintahkan Menteri mencabutnya.
Lampiran B. Tabel Sebelum dan Sesudah Putusan
Tabel berikut merangkum perubahan per topik. Kolom terakhir menerjemahkannya ke praktik sehari-hari. Kata “sesudah” berarti menurut isi amar dan putusan MK, belum tentu sudah terlaksana di lapangan (lihat Bagian 8).
| Topik | Sebelum putusan | Sesudah putusan | Artinya bagi Anda |
|---|---|---|---|
| 1. Atasan Konsil | Konsil di bawah Presiden melalui Menteri (Pasal 694 ayat (1) PP 28/2024). | Pasal 694 ayat (1) PP 28/2024 tidak sah. Menurut Pasal 268 ayat (2) UU 17/2023 sebagaimana dimaknai MK, Konsil langsung di bawah Presiden dan independen. | Tidak ada perubahan prosedur di meja Anda. Yang berubah adalah dasar kemandirian lembaga. |
| 2. Pimpinan Konsil | Menteri menyeleksi dan mengusulkan, Presiden menetapkan (Pasal 700, 702, dan 703 PP 28/2024). | Pasal-pasal itu tidak sah. Mekanisme penggantinya belum ada. | Pergantian pimpinan Konsil menunggu aturan baru. Ikuti pengumuman resmi. |
| 3. Kolegium | Disahkan Menteri; Menteri dapat “menyesuaikan” kerjanya; anggota Kolegium Kesehatan Indonesia dipilih Menteri (Pasal 704, 707, 710, dan 711 PP 28/2024). | Pasal-pasal itu tidak sah. Kolegium independen dan menjadi unsur keanggotaan Konsil (Putusan MK 111/PUU-XXII/2024). | Putusan tidak menyatakan sertifikat kompetensi yang sudah terbit batal. Status kelembagaan Kolegium dapat berubah, pantau pengumuman. |
| 4. Standar profesi | Standar profesi “ditetapkan Menteri” (Pasal 705 ayat (4) huruf d PP 28/2024). | Huruf d tidak sah. Menurut Putusan MK 182/PUU-XXII/2024, standar disusun Konsil dan Kolegium bersama organisasi profesi. Menteri hanya menetapkan secara administratif. | Standar profesi yang sudah berlaku tetap menjadi acuan. Amar tidak mencabut standar tertentu. |
| 5. Pembentukan MDP | Dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri; 9 anggota termasuk unsur kementerian; seleksi oleh Menteri (Pasal 712, 714, dan 716 PP 28/2024). | Pasal-pasal itu tidak sah. Menurut pertimbangan MA, MDP tidak lagi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Menteri, melainkan oleh organ khusus bentukan Konsil. | Lembaga MDP tidak dibubarkan oleh amar. Susunan dan akuntabilitasnya ditata ulang melalui organ khusus bentukan Konsil. |
| 6. Pedoman kerja MDP | MDP bekerja berdasarkan ketentuan disiplin dari Menteri; Menteri dapat “menyesuaikan” (Pasal 713 ayat (1) dan Pasal 717 PP 28/2024). | Kedua pasal tidak sah. | Pedoman penegakan disiplin versi Menteri kehilangan dasar. Pedoman baru dibutuhkan. |
| 7. Jenis pelanggaran disiplin | 17 jenis (Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025); Menteri dapat menambah (ayat (2) dan (3)); Kepmenkes 775/2025 menguraikan. | Pasal 4 ayat (1) Permenkes 3/2025 tetap. Ayat (2) dan (3) serta Kepmenkes 775/2025 tidak sah. | Pakai 17 jenis sebagai daftar tetap. Uraian rinci resmi sementara tidak ada. Rujuk standar profesi, standar pelayanan, dan SPO. |
| 8. Tim Pemeriksa provinsi | Ad hoc, 5 orang, 2 wakil dinas kesehatan, disetujui Menteri (Pasal 11 Permenkes 3/2025). | Pasal 11 ayat (1), (2) huruf a, (3), dan (5) Permenkes 3/2025 tidak sah. | Susunan tim yang memeriksa dapat berubah. Hak untuk membela diri tetap. |
| 9. Peninjauan kembali (PK) | Kepada Menteri melalui Dirjen, 10 hari kerja, tim ASN kementerian (Pasal 23–25 Permenkes 3/2025). | Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 Permenkes 3/2025 tidak sah. Namun Pasal 307 UU 17/2023 masih menyebut PK kepada Menteri. | Jalur keberatan setelah putusan MDP belum jelas. Jika putusan merugikan Anda, segera konsultasi hukum, jangan menunggu kejelasan. |
| 10. Pengawasan etika dan disiplin | Menteri membina dan mengawasi (Pasal 32 ayat (1) Permenkes 3/2025). | Pasal 32 ayat (1) Permenkes 3/2025 tidak sah. Menurut Putusan MK 111/PUU-XXII/2024, etika dan disiplin diawasi organ khusus bentukan Konsil, bukan pemerintah. | Pengawasan perizinan dan mutu fasilitas oleh pemerintah tetap berjalan. Yang dikeluarkan hanya pengawasan etika dan disiplin profesi. |
| 11. STR | STR diterbitkan Konsil “atas nama Menteri”, berlaku seumur hidup (Pasal 594 dan 678 PP 28/2024; Pasal 260 UU 17/2023). | Pasal PP itu tidak sah. Amar tidak menyatakan STR yang sudah terbit batal. Pasal 260 UU 17/2023 tidak disentuh. | Karena amar tidak menyentuh ketentuan UU 17/2023 tentang STR dan SIP, STR dan SIP Anda tetap berlaku. Jangan mengajukan ulang kecuali ada pengumuman resmi. |
Lampiran C. Status Tindak Lanjut Pemerintah
Belum ada pengumuman resmi bahwa Presiden atau Menteri Kesehatan telah mencabut ketentuan yang dibatalkan, dan aturan pengganti belum diterbitkan.
- Tenggat 90 hari. Putusan MA dikirim kepada Para Pemohon, Presiden, dan Menteri Kesehatan pada 15 Oktober 2026. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan: “Dalam hal 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, ternyata Pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.” Batas 90 hari tersebut jatuh pada 13 Januari 2027.
- Dasar MDP. Pasal 304 ayat (2) UU 17/2023 menyatakan Menteri membentuk majelis, sementara Pasal 712 PP 28/2024 dibatalkan. Menurut pertimbangan MA, MDP dibentuk oleh organ khusus bentukan Konsil. Cara organ itu dibentuk dan bekerja pada masa transisi belum diatur.
- Jalur PK. Pasal 307 UU 17/2023 menyebut peninjauan kembali kepada Menteri, sementara Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 Permenkes 3/2025 dibatalkan. Jalur keberatan belum jelas.
- Tidak ada perintah pembubaran. Amar tidak memerintahkan pembubaran Konsil maupun MDP; yang dibatalkan adalah pasal tertentu.
Lampiran D. Glosarium
| Istilah | Arti singkat |
|---|---|
| Fasilitas | Fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu tempat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. |
| Amar | Bagian putusan berisi perintah dan penetapan hakim; satu-satunya bagian yang mengikat. |
| Hak uji materiil | Pengujian isi suatu peraturan di bawah UU terhadap UU oleh MA. |
| Konsil Kesehatan Indonesia | Lembaga yang melaksanakan tugas secara independen untuk meningkatkan mutu praktik dan kompetensi teknis keprofesian tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberi pelindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat; berperan antara lain melakukan registrasi (Pasal 268 dan 269 UU 17/2023). |
| Kolegium | Kumpulan ahli dari setiap disiplin ilmu kesehatan yang mengampu cabang disiplin ilmu tersebut, bersifat independen dan menjadi unsur keanggotaan Konsil; berperan menyusun standar kompetensi dan standar kurikulum pelatihan (Pasal 272 UU 17/2023). |
| Majelis Disiplin Profesi (MDP) | Majelis yang memeriksa dugaan pelanggaran disiplin tenaga medis dan tenaga kesehatan serta memberi rekomendasi sebelum proses pidana atau perdata. |
| STR | Surat Tanda Registrasi, berlaku seumur hidup (Pasal 260 ayat (4) UU 17/2023). |
| SIP | Surat Izin Praktik, diterbitkan pemerintah daerah kabupaten atau kota, berlaku 5 tahun, terkait tempat praktik (Pasal 263–264 UU 17/2023). |
| Standar profesi, standar pelayanan, SPO | Tiga acuan kerja menurut Pasal 291 UU 17/2023: standar profesi disusun Konsil dan Kolegium; standar pelayanan diatur dengan Peraturan Menteri; SPO ditetapkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. |
| Pengadu dan teradu | Pengadu adalah pasien atau keluarga; teradu adalah tenaga yang diadukan. |
| Peninjauan Kembali (PK) | Upaya terakhir meminta pemeriksaan ulang putusan MDP. |
| Rekomendasi MDP | Surat jawaban MDP kepada penyidik atau tenaga yang digugat perdata tentang kesesuaian praktik dengan standar. |
Lampiran E. Daftar Periksa Pemantauan
- Pengumuman resmi pencabutan atau perubahan PP 28/2024, Permenkes 12/2024, Permenkes 3/2025, dan Kepmenkes 775/2025 (Berita Negara, JDIH Kemenkes, laman Konsil).
- Aturan pengganti tentang susunan dan mekanisme MDP serta Kolegium.
- Jalur keberatan (PK) setelah putusan MDP.
- Pembentukan wadah tunggal organisasi profesi, tenggat paling lama satu tahun sejak 30 Januari 2026 menurut Putusan MK 182.
Pantau pula Berita Negara, JDIH Kementerian Kesehatan, dan laman Konsil Kesehatan Indonesia.
Lampiran F. Rujukan Cepat Pasal
| Topik | Pasal | Intisari |
|---|---|---|
| Hak setiap orang | Pasal 4 ayat (1) huruf h, i, j, ayat (3), dan ayat (4) UU 17/2023 | Menerima atau menolak tindakan setelah memahami informasi; kerahasiaan dan informasi data kesehatan; pengecualian hak menolak dan kerahasiaan. |
| Rumah sakit | Pasal 189, 192, dan 193 UU 17/2023 | Kewajiban rumah sakit; pembebasan tanggung jawab bila pasien menolak pengobatan setelah penjelasan komprehensif; tanggung jawab hukum atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatannya. |
| Perizinan | Pasal 260, 263, 264, 265, 267, 312, dan 313 UU 17/2023 | STR seumur hidup; SIP 5 tahun; kondisi tanpa SIP; larangan dan denda administratif. |
| Konsil dan Kolegium | Pasal 268, 269, 270, dan 272 UU 17/2023 | Kedudukan dan peran Konsil; unsur keanggotaan; Kolegium. |
| Hak dan kewajiban tenaga | Pasal 273, 274, dan 275 UU 17/2023 | Pelindungan hukum sepanjang sesuai standar; kewajiban tenaga; pertolongan pertama gawat darurat. |
| Hak dan kewajiban pasien | Pasal 276 dan 277 UU 17/2023 | Hak pasien; kewajiban pasien memberi informasi jujur dan mematuhi nasihat. |
| Standar | Pasal 291 UU 17/2023 | Standar profesi disusun Konsil dan Kolegium; standar pelayanan dengan Peraturan Menteri; SPO oleh pimpinan fasilitas. |
| Persetujuan dan biaya | Pasal 293 dan 294 UU 17/2023 | Penjelasan dan persetujuan tindakan; penjelasan biaya. |
| Rekam medis dan rahasia | Pasal 296, 297, dan 301 UU 17/2023; Pasal 777 sampai 791 PP 28/2024 | Kewajiban membuat dan menyimpan rekam medis; pembukaan isi; rahasia kesehatan. |
| MDP dan rekomendasi | Pasal 304 sampai 310 UU 17/2023 | Majelis disiplin; pengaduan; sanksi; peninjauan kembali; rekomendasi; penyelesaian di luar pengadilan. |
| Pengawasan | Pasal 421 UU 17/2023 | Pengawasan pemerintah dan batasannya menurut Putusan MK 111/PUU-XXII/2024. |
| Pidana | Pasal 438 sampai 442 UU 17/2023; Pasal 474 ayat (3) UU 1/2023 | Pertolongan pertama; praktik oleh yang bukan tenaga; kealpaan; identitas; mempekerjakan tenaga tanpa SIP. |
| Disiplin profesi | Pasal 4, 7, 10, 15, 22, 28, dan 29 Permenkes 3/2025 | 17 jenis pelanggaran; syarat pengaduan; tanggapan; batas waktu; putusan; sanksi; rekomendasi. |
Rujukan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6952.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, dan Tata Kerja Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi, ditetapkan dan diundangkan 23 September 2024, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 570 (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kesehatan, jdih.kemkes.go.id).
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 342.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/775/2025 tentang Uraian Jenis Pelanggaran Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, ditetapkan 20 Agustus 2025 (jdih.kemkes.go.id).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 P/HUM/2026, diucapkan 1 September 2026, beserta pertimbangan hukumnya.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 111/PUU-XXII/2024, 30 Januari 2026: Ikhtisar Putusan.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 182/PUU-XXII/2024, 30 Januari 2026: Ikhtisar Putusan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 8 ayat (1) dan (2).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 474 ayat (3) dan Pasal 624. Uraian: Hukumonline, “Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP dan UU 1/2023”, 9 Juli 2024, tautan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 1239, 1243, dan 1365.
Buku ini alat pemahaman umum untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan, bukan pengganti nasihat penasihat hukum atau konsultan hukum kesehatan bersertifikat. Kondisi hukum dapat berubah setelah tanggal penyusunan.